Search

The obligation to provide stamp duty in the agreement

Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)
stamp duty

The obligation to provide stamp duty in the agreement

Question:
Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)
Answer: After reading the question, we will assume that the obligation in question is an obligation in terms of whether the agreement remains valid and valid or not. In short, we will give an answer that the agreement will remain valid and valid even though it does not use a stamp. The following is a further explanation: In essence, it is based on applicable law in Indonesia, related to agreements, including in the realm of civil law. Related to the legal terms of the agreement itself is regulated in Article 1320 of the Civil Code (“ KUHPer “), Where from the Article it can be seen that the valid terms of the agreement include:
  1. Agreed;
  2. Competent;
  3. Because – causes that are lawful;
  4. Certain thing.
If the above legal conditions have not been fulfilled, the agreement will be legally flawed so that the agreement can be canceled or even null and void. However, this article will not explain the legal terms of the agreement in detail. In essence, if what is violated is the “agreed” or “competent” condition then the agreement can be canceled, while if what is violated is the condition of “lawful causes” or “certain things” then the agreement is null and void by law. Related to stamp duty itself is regulated in Law Number 13 Year 1985 concerning Stamp Duty (“ Law 13/1985 “). Based on Article 1 paragraph 1, it is explained that stamp duty actually functions as a tax on certain documents. So that the absence of a stamp in the document does not make the document null or break the law. However, it should be noted that in the event that the document will serve as evidence in court, the state requires a stamp duty. In the case of documents which are initially not stamped but want to be brought to court, then sealing may be done later. Sealing is then a process of giving a stamp duty to a document which can be done by a postal official. That is the explanation we can provide. We hope that this explanation can solve your problem immediately. If you still have questions or are unclear, please contact my Legal Customer Service so that you can immediately contact our experts!

Still confused about Legality?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
Dalam setiap operasi bisnis, ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan adalah kunci keberhasilan. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah kewajiban untuk melaporkan data ketenagakerjaan perusahaan kepada pihak berwenang, yang dikenal sebagai Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu WLKP, mengapa penting untuk dipahami, dan bagaimana peran pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan.
Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan: Pilar Penting Dalam Kepatuhan Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Ketaatan terhadap kewajiban ini bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menjaga keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Dengan melaksanakan WLKP dengan baik, perusahaan dapat memastikan perencanaan sumber daya manusia yang efisien, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan kontribusi positif terhadap pengelolaan pasar tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan mengelola WLKP dengan baik, sambil memanfaatkan layanan profesional seperti yang ditawarkan oleh Documenta untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan yang tepat.

Baca »
Kemudahan Retainer Legal: Siapa Saja yang Menggunakan Retainer Legal?
Retainer Legal

Kemudahan Retainer Legal: Siapa Saja yang Menggunakan Retainer Legal?

Retainer legal menawarkan berbagai kemudahan bagi bisnis, termasuk akses berkelanjutan ke layanan hukum, pengelolaan biaya yang efisien, dan nasihat hukum yang konsisten. Pengguna retainer legal meliputi perusahaan teknologi, ritel, start-up, bisnis kecil, dan organisasi nirlaba. Dengan retainer legal, perusahaan dapat memastikan bahwa semua dokumen hukum disusun dengan benar dan mendapatkan dukungan hukum yang diperlukan tanpa biaya yang membengkak. Retainer legal adalah solusi ideal untuk melindungi kepentingan bisnis dari risiko hukum yang mungkin terjadi.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact