Search

Ayo Segera Pemadanan NIK NPWP sebelum 1 Januari 2024! Simak Caranya!

Kini, seluruh wajib pajak perlu melakukan pemadanaan NIK NPWP hingga akhir tahun 2023. Hal ini karena, mulai 2024 kegiatan pelayanan pajak akan disederhanakan sehingga hanya perlu membutuhkan NIK. Pemadanan NIK NPWP Mulai dari tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memulai implementasi konversi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib […]

Pemadanan NIK NPWP

Kini, seluruh wajib pajak perlu melakukan pemadanaan NIK NPWP hingga akhir tahun 2023. Hal ini karena, mulai 2024 kegiatan pelayanan pajak akan disederhanakan sehingga hanya perlu membutuhkan NIK.

Pemadanan NIK NPWP

Mulai dari tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memulai implementasi konversi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga tanggal 22 November 2023, sebanyak 59,23 juta NIK telah berhasil dipadankan dan diubah menjadi NPWP sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. 

Hal ini menunjukan sudah terdapat sekitar 82,4% dari total wajib pajak orang pribadi  dalam negeri yang sudah terdaftar. Yang berarti, masih terdapat sekitar 12 juta wajib pajak lainnya yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP dari 72 juta.

Dengan adanya pemadanan ini, layanan administrasi pajak dan segala proses yang memerlukan NPWP akan beralih menggunakan format baru NPWP, dan perubahan ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Perubahan ini juga diiringi dengan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi perubahan ini. 

Pemerintah berharap bahwa dengan format baru NPWP, sistem perpajakan dapat semakin terintegrasi dan memudahkan pemrosesan administratif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Baca Juga: Pentingkah Memiliki NPWP?

Format Baru NPWP

  • Wajib Pajak Orang Pribadi: 

Penduduk (WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. akan menggunakan NIK sebagai NPWP. 

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah: 

Format NPWP menjadi 16 digit, dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama yang masih menggunakan format 15 digit.

  • Wajib Pajak Cabang: 

Menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha, yang akan diberikan oleh Ditjen Pajak

Dengan demikian, penerapan format baru NPWP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan data pajak di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Apakah Kamu Termasuk Pengusaha Kena Pajak?

Kenapa Harus Pemadanan NIK NPWP

Pemadanan NIK NPWP sangat penting karena membantu memperkuat integritas dan akurasi data pajak, menghindarkan kemungkinan kesalahan identitas, dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid dan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara akurat.

Melalui pemadanan NIK NPWP, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak, mengurangi potensi duplikasi data, dan mempermudah proses pelaporan serta pemantauan aktivitas keuangan wajib pajak secara lebih terinci.

Pemadanan NIK NPWP tidak hanya memperbarui format identifikasi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan, menjaga keamanan data pribadi, dan membangun dasar yang kuat untuk sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Emangnya kalau lupa kenapa?

Kalau belum melakukan pemadanan NIK NPWP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan. Hal ini dikarenakan seluruh layanan perpajakan akan menggunakan NIK.

Tentu saja, hal ini dilakukan supaya dapat memperluas basis perpajakan dan mendorong terbentuknya sistem perpajakan berbasis digital, sehingga para wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring.

Gimana Cara Pemadanan NIK NPWP?

Proses pemadanan NIK NPWP merupakan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dilibatkan dalam proses ini:

  1. Langkah pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser pilihan Anda, dan tekan tombol login.
  2. Selanjutnya, masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda yang terdiri dari 15 digit. Gunakan kata sandi yang sesuai dengan akun Anda, dan jangan lupa masukkan juga kode keamanan yang ditampilkan.
  3. Setelah berhasil login, akses menu profil. Pada bagian ini, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. Periksa kevalidan NIK yang Anda masukkan, lalu klik opsi untuk mengubah profil.
  4. Agar perubahan tercatat, pastikan Anda logout atau keluar dari menu profil. Langkah ini memungkinkan Anda untuk menguji keberhasilan validasi yang telah dilakukan.
  5. Selanjutnya, login kembali menggunakan NIK yang baru telah diubah menjadi 16 digit. Gunakan kata sandi yang sama seperti sebelumnya, masukkan kode keamanan, dan lakukan proses login. Jika Anda berhasil masuk, ini menandakan bahwa validasi data NIK Anda telah selesai dilaksanakan dengan sukses.
 

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut maka, Anda dapat memastikan bahwa data NIK dan NPWP yang Anda miliki telah terhubung secara akurat, sesuai dengan kebijakan validasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Itulah pembahasan seputar pemadanan NIK NPWP yang perlu Anda ketahui. Masih ada yang perlu ditanyakan? Gimana, masih bingung cara pemadaan? atau mau urus NPWP pribadi atau perusahaan?

Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Documenta. https://www.instagram.com/documenta.id/

Anda Masih Bingung Terkait NPWP?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Menentukan strategi term sheet yang tepat adalah langkah krusial dalam perjalanan sebuah startup. Dengan memahami tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, dan memperhatikan detail-detail penting seperti struktur modal, valuasi, klausa pelindung, dan persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda.
Bisnis

Panduan Lengkap untuk Menentukan Strategi Term Sheet dalam Startup

Menentukan strategi term sheet yang tepat adalah langkah krusial dalam perjalanan sebuah startup. Dengan memahami tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, dan memperhatikan detail-detail penting seperti struktur modal, valuasi, klausa pelindung, dan persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda.

Baca »
Pendiran pt di singapura
Bisnis

Memahami Pendirian PT di Singapura: Langkah-Langkah dan Manfaat

Singapura menawarkan lingkungan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha yang ingin menjelajahi pasar global. Dengan proses pendirian perusahaan yang relatif cepat dan mudah, serta sistem perpajakan yang ringan dan transparan, Singapura menjadi destinasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnis mereka. Keuntungan lainnya termasuk akses yang mudah ke pasar global, lingkungan bisnis yang stabil, teratur, dan inovatif, serta perlindungan hukum yang kuat bagi para pengusaha.

Baca »
Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.
Bisnis

Legal Due Diligence (LDD): Essential Aspects and Objectives in Business Transactions

Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.

Baca »
Perubahan akta perusahaan adalah proses hukum di mana dokumen resmi perusahaan, yang disebut akta pendirian atau akta konstitusi, diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan baru perusahaan. Perubahan ini dapat meliputi berbagai aspek, termasuk perubahan nama perusahaan, alamat kantor, tujuan usaha, modal dasar, susunan direksi dan manajemen, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam akta perusahaan.
Bisnis

Perubahan Akta Perusahaan: Panduan Lengkap dan Pentingnya Konsultasi Hukum

perubahan akta perusahaan adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan seiring dengan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kesimpulannya, perubahan akta perusahaan merupakan proses yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnisnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menyesuaikan struktur dan ketentuan hukumnya dengan perkembangan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan akta perusahaan bukanlah proses yang sepele. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk itu, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan dalam setiap tahapan perubahan akta perusahaan untuk memastikan kelancaran proses dan kepatuhan hukum.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact