Search

Persyaratan Pengajuan Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.
Pengusaha Kena Pajak merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

Persyaratan Pengajuan PKP yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

 

Persyaratan Pengajuan PKP

Bagi pengusaha dengan pendapatan sekitar Rp. 5 miliar per tahun, diwajibkan untuk mengajukan PKP sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang PPN. Selain itu, secara umum, ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan PKP, yaitu:

  • Pendapatan atau omset usaha mencapai minimal Rp. 5 miliar per tahun.
  • Tidak hanya satu, segala jenis badan usaha dengan pendapatan tahunan di atas Rp. 5 miliar harus melakukan PKP.
  • Persiapkan dokumen dan syarat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pengajuan PKP.

Selain persyaratan di atas, untuk pengajuan PKP secara online, berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan:

  • Memiliki kartu tanda penduduk.
  • Memiliki NPWP. Bagi yang belum memiliki, bisa mendaftar di kantor pajak terdekat.
  • NPWP harus atas nama perusahaan yang akan didirikan.
  • Memiliki surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan.
  • Memiliki nomor pokok wajib pajak.
  • Surat kuasa yang didukung oleh materai, apabila pendiri usaha delegasikan tugas kepada pihak lain.
  • Rincian keuangan bulanan yang mencakup laporan untung-rugi.
  • Daftar aset perusahaan yang rinci.
  • Denah lokasi kegiatan usaha yang jelas.

Itulah beberapa informasi mengenai persyaratan pengajuan PKP yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. Salah satu cara untuk memudahkan proses ini adalah melalui layanan yang disediakan oleh Documenta, yang dapat membantu dalam pengurusan legalitas usaha dan pembuatan izin HAKI, termasuk pendaftaran hak cipta.

 

Jika Anda ingin mendirikan lembaga atau usaha atau membutuhkan bantuan dalam mengurus legalitas usaha, Anda dapat menghubungi Contact Person melalui WhatsApp di 0851 8322 7997 (DISA)

Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
WLKP
WLKP

Mengurai Aturan WLKP: Siapa Wajib dan Bagaimana Melaporkannya?

Aturan terkait WLKP (Wajib Laporkan Kegiatan Perusahaan) semakin menjadi perhatian, terutama bagi para pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor industri. Dalam artikel ini, kita akan menguraikan secara mendalam siapa saja yang diwajibkan untuk melaporkan kegiatan perusahaannya, serta langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses pelaporan. Selain itu, kami juga akan membahas peraturan terbaru mengenai kewajiban ini, sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi, dan manfaat dari laporan WLKP yang transparan bagi perusahaan dan stakeholder. Temukan informasi lengkapnya dan pastikan perusahaan Anda mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjaga kelancaran operasional dan kepatuhan hukum.

Baca »
Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis yang lebih profesional dan terstruktur. Namun, proses pendirian PT tidak selalu mudah dan bebas dari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bisa berakibat pada masalah hukum, keuangan, dan operasional yang serius di masa depan. Artikel ini akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pendirian PT di Indonesia dan bagaimana cara menghindarinya. Di akhir artikel, kami juga akan memberikan informasi tentang bagaimana layanan Legalku dapat membantu Anda dalam proses pendirian PT dengan lebih aman dan efisien.
PT

7 Kesalahan yang Dapat Terjadi pada Pendirian PT dan Bagaimana Menghindarinya

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis yang lebih profesional dan terstruktur. Namun, proses pendirian PT tidak selalu mudah dan bebas dari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bisa berakibat pada masalah hukum, keuangan, dan operasional yang serius di masa depan. Artikel ini akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pendirian PT di Indonesia dan bagaimana cara menghindarinya. Di akhir artikel, kami juga akan memberikan informasi tentang bagaimana layanan Documenta dapat membantu Anda dalam proses pendirian PT dengan lebih aman dan efisien.

Baca »
Surat izin usaha jasa konstruksi
Bisnis

Memahami Pentingnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk Kelancaran Proyek Konstruksi

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan terpercaya. SIUJK bukan hanya sekadar izin resmi dari pemerintah, tetapi juga merupakan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dan teknis yang ditetapkan. Pentingnya SIUJK tidak hanya dalam menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata klien dan pihak terkait, tetapi juga sebagai syarat untuk mengikuti proses tender dan memperoleh proyek konstruksi dari pemerintah dan sektor swasta.

Baca »
LKPM
LKPM

LKPM: Empowering Business Compliance and Driving Growth

Discover how the Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) is transforming business compliance in Indonesia. This in-depth guide explores its role in fostering transparency, enhancing government policy-making, and streamlining reporting processes for companies. Learn why LKPM is more than just a regulatory requirement—it’s a strategic tool for building trust and driving sustainable growth in a competitive market.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact