fbpx
Start Your Business with Confidence
Access Legal Documents and Expert Guidance at Documenta
Search

Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha

Penggunaan aset pribadi direksi sebagai jaminan kredit modal usaha merupakan langkah yang cukup berisiko, namun dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Sebelum mengambil keputusan, penting bagi direksi untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait, baik dari sisi hukum maupun keuangan.
kredit aset

 Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha

Pertanyaan:

Halo Documenta. Apakah harta pribadi Direksi dapat dijaminkan dalam kredit modal usaha dan bagaimana status jaminan harta tersebut? Salam. (Husni, Bekasi)

Jawaban:

Hai, Mas Husni. Terima kasih sudah bertanya ke Documenta. Harta pribadi Direksi dapat dijaminkan sebagai hak tanggungan ketika aset dan harta perusahaan tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

Umumnya dalam perjanjian kredit modal usaha perusahaan dengan bank, bank meminta jaminan dalam bentuk hak tanggungan dalam menjamin perusahaan membayar utangnya kepada bank. Apabila aset perusahaan yang akan dijaminkan tidak mencukupi, dilakukanlah pengikatan aset pihak lain, seperti direksi, komisaris, maupun shareholder. Andaikata ternyata perusahaan tidak dapat membayar hutangnya kepada bank, selanjutnya bank mengajukan upaya hukum permohonan pailit yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut, perlu dicermati apakah Direksi yang memberikan jaminan harta atau aset pribadinya kepada bank juga menandatangani dokumen jaminan perorangan (personal guarantee). Apabila Direksi menandatangani jaminan perorangan, maka bank biasanya juga akan mengajukan Direksi tersebut selaku pihak termohon pailit guna memaksimalkan pengembalian pembayaran kewajiban utang kepada bank. Berdasarkan Pasal 21 UUK PKPU,

kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor (dalam hal ini perusahaan) pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya, kekayaan perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan sita umum yang merupakan harta pailit (boedel pailit). Jika perusahaan beserta Direksi yang dimaksud secara bersama-sama dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan perusahaan, direksi, komisaris adalah merupakan harta pailit yang wajib diurus oleh Kurator. Sebaliknya jika perusahaan saja yang dinyatakan pailit, dapat dikatakan bahwa harta direksi dan komisaris yang dijadikan jaminan utang perusahaan secara kebendaan (hak tanggungan) tidak termasuk dalam harta pailit. Eksekusi terhadap aset pribadi Direksi yang ditanggungkan dilakukan langsung oleh Kreditor pemegang jaminan kebendaan hak tanggungan (kreditor separatis, dalam hal ini bank). Namun pada praktiknya, kadang terjadi perdebatan antara Kurator dan Bank apakah aset pihak lain tersebut yang dijadikan jaminan utang perusahaan yang dinyatakan pailit masuk dalam boedel pailit atau tidak. Sering ditemui adalah aset pihak lain yang dijaminkan untuk menjamin utang Debitor pailit sesungguhnya adalah harta Debitor pailit, namun belum dilakukan pencatatan pengalihannya secara hukum. Demikian penjelasan singkat terkait harta pribadi Direksi sebagai jaminan perusahaan.

Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
LKPM itu apa sih? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara tiap triwulan. LKPM sifatnya wajib lho legalmates! Sesuai Pasal 7 poin c PBKPM No.14/2017. Kalau misalkan Penanam Modal gak ngelaporin LKPM nya dalam beberapa periode, bakal dikenakan sanksi administrasi dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin. TERUS KALO WLKP? Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk membuat laporan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu kegiatan usaha. Setiap perusahaan wajib melaporkan WLKP selambat-lambatnya 30 hari sebelum perusahaan didirikan atau aktif dan 30 hari sebelum perusahaan dibubarkan.
LKPM

WLKP & LKPM : Sudah Tau Apa Perbedaannya?

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap kali mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, mengalihkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada badan yang bersangkutan.

Baca »
Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File
Bisnis

Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File

Dalam era globalisasi, merek atau brand menjadi aset berharga yang mencerminkan identitas, kualitas, dan reputasi sebuah perusahaan. Namun, memasuki pasar internasional sering kali menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait pendaftaran merek. Indonesia, dengan sistem pendaftaran merek “first to file”, sering kali menjadi medan persaingan yang ketat bagi perusahaan luar negeri. Sistem ini mengutamakan siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, memberikan hak penuh kepada pendaftar pertama. Akibatnya, banyak perusahaan luar negeri menemukan bahwa merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia, membuat mereka tidak dapat mendaftarkan merek mereka sendiri. Artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh merek luar negeri dalam mendaftarkan merek di Indonesia dan bagaimana sistem “first to file” mempengaruhi dinamika tersebut.

Baca »
Legalitas Kegiatan Usaha Manajer Investasi
Bisnis

Legalitas Kegiatan Usaha Manajer Investasi

Manajer investasi adalah entitas yang memiliki peran krusial dalam dunia keuangan. Mereka mengelola portofolio investasi atas nama investor, baik individu maupun institusi. Namun, kegiatan usaha manajer investasi tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ketat.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Our Contact