fbpx
Search

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya!

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya! “Setiap bidang usaha pasti membutuhkan izin usahanya supaya produk dapat diedarkan secara legal.  Dan karena berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga keamanannya wajib terjamin.” Bisnis Apotek Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana menjadi tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang-barang kebutuhan medis.  Selain industri makanan, […]

Bisnis Apotek

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya!

Bisnis Apotek

“Setiap bidang usaha pasti membutuhkan izin usahanya supaya produk dapat diedarkan secara legal. 

Dan karena berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga keamanannya wajib terjamin.”

Bisnis Apotek

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana menjadi tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang-barang kebutuhan medis. 

Selain industri makanan, salah satu usaha yang memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun ialah usaha di industri farmasi. Kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan medis kian meningkat, bahkan kini usaha apotek dapat dilakukan secara daring.

Selain karena beriringan dengan kebutuhan sehari-hari manusia, industri farmasi kian berkembang karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sudah semakin tinggi. Sehingga tak heran lagi bila permintaan produk apotek selain obat-obatan, seperti vitamin, suplemen, dan alat kesehatan guna menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh semakin meningkat kian hari.

Walaupun memiliki prospek yang bagus untuk memulai usaha apotek, tetapi memiliki resiko yang cukup tinggi untuk mendirikan usaha apotek. Maka dari itu, perlu adanya jaminan yang menyatakan bahwa usaha tersebut legal dan dijamin keamanannya karena termasuk usaha dengan kategori resiko tinggi.

Karena berasosiasi dengan praktik apoteker, apoteker wajib bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional apotek. Oleh karena itu, dibutuhkan izin usaha apotek (SIA) dan surat izin praktik apoteker (SIPA).

Baca juga: Intip Peluang Digitalisasi Apotek! 5 Persyaratan Izin Apotek yang Perlu Kamu Tahu!

Spesifikasi Bisnis Apotek

Bagi setiap pelaku usaha, wajib mengurus perizinan usahanya supaya tidak dicap sebagai usaha yang ilegal. Melalui Sistem OSS, para pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya sehingga mendapatkan izin usahanya.

Namun, perlu diketahui juga bahwa para pelaku usaha menentukan kode KBLI jenis usaha yang akan didirikan. Untuk usaha apotek dapat menggunakan kode 47721 yang termasuk dalam kategori perdagangan eceran barang dan obat farmasi dan menunjukkan bahwa kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat resiko tinggi. Kelompok usaha yang termasuk ke dalam KBLI ini, ialah usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk (sediaan) di apotek dan juga vitamin, suplemen kesehatan, serta termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet seperti kantong darah, dan sebagainya.

Perizinan yang Perlu Dipersiapkan untuk Mendirikan Bisnis Apotek

Supaya kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan legal, maka ada beberapa dokumen perizinan yang perlu dipersiapkan sebelum mulai mendirikan suatu bisnis. Khusus untuk bisnis apotek, ada beberapa perizinan yang wajib dimiliki karena tingkat resiko yang dimiliki tergolong cukup tinggi sehingga perlu memberikan jaminan untuk keamanan masyarakat atas produk yang dijualnya.

Baca juga: Perbedaan Antara PT Kecil, Menengah, dan Besar

NPWP

Selain dibutuhkan guna kepentingan administrasi perpajakan, NPWP juga bermanfaat guna pengurusan dan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 
Para pelaku usaha yang tertarik untuk mendirikan bisnis apotek pun memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Karena nantinya akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengurusan surat izin usaha apotek (SIA).
 

NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) ditujukan sebagai identitas para pelaku usaha yang dapat menjadi dokumen pengganti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), API (Angka Pengenal Impor), dan TDI (Tanda Daftar Industri). 

Dalam proses untuk memperoleh NIB, diperlukan untuk mempersiapkan dokumen KTP dan NPWP melalui sistem OSS.

SIA

Setelah memenuhi kedua persyaratan NPWP dan NIB, maka pelaku usaha dapat mengajukan SIA (Surat Izin Apotek). Yang merupakan suatu bukti tertulis yang ditujukan sebagai bukti izin penyelenggaraan layanan dan penjualan barang-barang farmasi hingga obat-obatan secara legal.

Bukti izin apotek ini diberikan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten kepada apoteker atau pelaku bisnis. SIA wajib dimiliki jika ingin mendirikan bisnis apotek, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah.

SIPA

Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian memiliki kewajiban surat izin praktik apoteker (SIPA) sesuai tempat fasilitas kefarmasian. 

Hal ini dikarenakan sarana pelayanan kefarmasian yang erat kaitannya dengan praktik apoteker dan resiko tinggi dari apotik karena menjual obat-obatan dan peralatan medis ke masyarakat. Sehingga, bagi para pemilik bisnis apotek yang bukan seorang apoteker wajib menunjuk seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek.

Pengaturan Apotek dan Apoteker

Kewajiban pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) NO. 26 Tahun 2018 yang mengatur bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan, yaitu apoteker.

Dan berdasarkan hal tersebut, maka apoteker memiliki tanggung jawab dan kewajiban guna memenuhi dan mengurus berbagai persyaratan dokumen yang perlu dipenuhi, termasuk pengurusan SIA.

Butuh bantuan dalam mengurus perizinan berusaha bisnis apotek? Masih ada yang perlu ditanyakan? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di 0851 8322 7997 atau kunjungi Instagram kami di documenta. (https://www.instagram.com/documenta.id/

Anda Masih Bingung Terkait Izin Apotek?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Indonesia stands out as a promising destination for foreign investors due to its abundant natural resources and favorable economic environment. The government's efforts to streamline investment procedures through various laws and regulations have attracted a growing number of foreign businesses eyeing expansion in the country. However, amidst the increasing interest in investing in Indonesia, there are several misconceptions surrounding the establishment of a Foreign Investment Company (PMA) that often lead to confusion. This article aims to clarify these misconceptions and shed light on the actual rules governing foreign investment in Indonesia.
Bisnis

Debunking Common Misconceptions About Foreign Investment in Indonesia

Indonesia has often been a target for foreign investment, but many misconceptions and myths surround this topic. This article will debunk these common myths and provide a clear understanding of the realities of foreign direct investment in Indonesia. We will explore the potential benefits, such as economic growth, job creation, and technology transfer, as well as the potential challenges, including environmental concerns and dependency on foreign capital. By separating fact from fiction, this article aims to inform and educate readers about the complex relationship between Indonesia and foreign investors.

Baca »
PMA
PMA

Unlocking Opportunities with PT PMA: What Every Investor Needs to Know About Foreign-Owned Companies in Indonesia

Are you considering expanding your business into the dynamic Indonesian market? Unlocking Opportunities with PT PMA: What Every Investor Needs to Know About Foreign-Owned Companies in Indonesia is your ultimate resource. This article delves deep into the world of PT PMAs, providing valuable insights into the Indonesian investment landscape, the advantages of setting up a foreign-owned company, and the challenges you may encounter along the way.

Baca »
kitas
Bisnis

6 Different Types of KITAS in Indonesia

Understanding the different types of KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) is vital for foreigners intending to live in Indonesia for an extended period. KITAS serves as a residency permit, allowing foreigners to stay legally in the country. In this article, we’ll explore the various KITAS types available in Indonesia, outlining their specific characteristics and requirements.

Baca »
Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File
Bisnis

Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File

Dalam era globalisasi, merek atau brand menjadi aset berharga yang mencerminkan identitas, kualitas, dan reputasi sebuah perusahaan. Namun, memasuki pasar internasional sering kali menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait pendaftaran merek. Indonesia, dengan sistem pendaftaran merek “first to file”, sering kali menjadi medan persaingan yang ketat bagi perusahaan luar negeri. Sistem ini mengutamakan siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, memberikan hak penuh kepada pendaftar pertama. Akibatnya, banyak perusahaan luar negeri menemukan bahwa merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia, membuat mereka tidak dapat mendaftarkan merek mereka sendiri. Artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh merek luar negeri dalam mendaftarkan merek di Indonesia dan bagaimana sistem “first to file” mempengaruhi dinamika tersebut.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact