fbpx
Search

Punya Bisnis kuliner perlu Sertifikat Laik Hygiene? Ini 4 Benefitnya!

Hygiene sanitasi makanan merupakan usaha untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Usaha peningkatan Hygiene dan sanitasi penting dilakukan guna menjamin bahwa tidak terjadi masalah kesehatan masyarakat terkait usaha rumah makan dan restoran ini. Perkembangan bisnis yang cukup pesat di tahun 2022 ini menjadi […]

Hygiene sanitasi makanan merupakan usaha untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Usaha peningkatan Hygiene dan sanitasi penting dilakukan guna menjamin bahwa tidak terjadi masalah kesehatan masyarakat terkait usaha rumah makan dan restoran ini.

Perkembangan bisnis yang cukup pesat di tahun 2022 ini menjadi peluang emas untuk para UMKM yang ingin melebarkan bisnisnya khususnya di ranah kuliner, namun untuk membangun usaha tersebut tidak hanya memikirkan produknya saja namun juga kelayakan toko ataupun warung yang akan menjadi pusat dari bisnis kuliner tersebut berjalan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga memberikan sertifikat khusus dengan kelayakan bisnisnya yaitu sertifikat Laik rumah makan/resto.

 

Apa itu Sertifikat Laik Hygiene?

Merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada yang sudah memenuhi syarat baik dari segi administratif dan Teknis. Persyaratan Administratif yang dimaksud meliputi fotokopi KTP, pas foto, fotokopi sertifikat pelatihan higiene sanitasi bagi pemilik atau pengusaha, denah bangunan dapur, surat penunjukkan tenaga sanitarian (tenaga dengan pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab), fotokopi ijazah tenaga sanitarian, fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan. Sementara itu, persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan juga bahan makanan.

Selain itu, Pemeriksaan Fasilitas sanitasi yang dilakukan juga mencakup sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja, peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.

 

Dasar Hukum Laik Hygiene?

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (2) bahwa Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah makan dan restoran harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tujuannya agar bisnis dari pelaku usaha memenuhi syarat dan masyarakat sebagai konsumen terlindungi dan merasa nyaman dengan adanya sertifikat laik Hygiene.

 

Cara memperoleh sertifikat Laik Hygiene

Untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygiene dibutuhkan beberapa tahapan penting yang bisa kamu lakukan seperti di bawah ini:

  1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan melampirkan formulir
  2. Kepala dinas Kesehatan Kab/Kota menetapkan tim pemeriksa uji laik Hygiene
  3. Tim pemeriksa lakukan kunjungan dan pemeriksaan untuk menilai baik dari kelaikan persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan baik fisik, kimia, maupun bakteriologis.
  4. Tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala dinas Kesehatan kab/kota.
  5. Sertifikat laik Hygiene dikeluarkan saat pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat.

 

Keuntungan menggunakan Sertifikat Laik Hygiene

Dengan adanya sertifikat laik Hygiene untuk resto/rumah makan, tentu saja kelayakan bisnis atau usaha di bidang kuliner dapat memperoleh benefit yang menguntungkan. Tidak hanya untuk konsumen, namun juga untuk perusahaan itu sendiri. Apa saja benefitnya?

  • Membuat bisnis kamu lebih dipercaya

         Dengan memiliki sertifikat laik Hygiene untuk resto atau usaha makanan, maka perusahaan kuliner kamu akan dapat lebih dipercaya oleh konsumen dikarenakan usaha kamu telah melewati berbagai tes atau pengujian yang sudah dilakukan oleh tim

  • Meningkatkan Omset Penjualan

         Dengan bertambahnya kepercayaan konsumen, maka perusahan kamu juga tentunya akan mendatangkan lebih banyak konsumen lain karena telah menjadi kepercayaan konsumen.

  • Menurunkan Resiko Konsumen terserang penyakit

Karena telah mendapatkan sertifikat ini, maka resiko pada konsumen yang terserang penyakit dari makanan kamu akan berkurang. Hal ini terjadi karena pengujian laik Hygiene mencakup juga soal kesehatan makanannya mulai dari penyimpanan bahan baku, hingga penyajian makanannya.

  • Komitmen terhadap keamanan pangan

Dengan memiliki sertifikat Laik Hygiene, kamu berkomitmen menjaga keamanan pangan untuk usaha kamu dan memberikan kelayakan pangan bagi konsumen kalian.

Melalui Documenta, kamu juga bisa membangun bisnis di Bidang kuliner mulai dari Pendirian PT, pendaftaran Merek, hingga pengurusan sertifikat Laik Hygiene. Tidak perlu Khawatir, Konsultasikan dengan kami secara Gratis!

Artikel Lainnya
Pengusaha Kena Pajak merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.
Bisnis

Persyaratan Pengajuan Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

Baca »
Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.
Bisnis

Perencanaan Investasi sebagai Panduan dalam Menyusun Term Sheet yang Efektif untuk Kesuksesan Startup Anda

Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.

Baca »
Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.
Bisnis

Legal Due Diligence (LDD): Essential Aspects and Objectives in Business Transactions

Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.

Baca »
The Indonesian Ministry of Investment, represented by the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), enacted BKPM Regulation No. 4 of 2021 on Licensing Guidelines and Procedures, which became effective on June 2, 2021. This regulation introduced a revised minimum paid-up capital requirement for Foreign Direct Investment Companies (PT PMA), stipulating that it must exceed IDR 10 billion per five-digit Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) business field and per project location, with certain exemptions applicable. requirements
Bisnis

Clarifying Capital Requirements for PT PMAs

This article aims to provide a clear and concise overview of the capital requirements for establishing a Foreign Direct Investment Company (PT PMA) in Indonesia. It will delve into the recent regulatory changes introduced by BKPM Regulation No. 4/2021, focusing on the minimum paid-up capital requirements per business field and project location. The article will also discuss the implications of these changes for both new and existing PT PMAs.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact