fbpx
Search

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi […]

wajib pajak electronic filing

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya

Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAK). Jika sebelumnya wajib pajak setiap tahun melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengisi formulir isian SPT Tahunan, dengan sistem e-Filing, wajib pajak bisa melakukannya melalui sistem online tanpa perlu datang ke KPP lagi. Hanya saja wajib pajak mesti memiliki EFIN agar bisa melakukan e-Filing.

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak. EFIN merupakan nomor identifikasi yang terdiri dari 10 digit dan tidak hanya berfungsi pada saat registrasi pendaftaran akun DJP online. EFIN dapat digunakan untuk semua transaksi elektronik perpajakan. Berikut ini beberapa kegunaan aktivasi EFIN:

  1. EFIN merupakan alat autentikasi agar transaksi elektronik, contohnya e-Filing SPT dapat dienkripsi sehingga kerahasiannya
  2. Aktivasi EFIN membuat Anda dapat mengakses pajak secara online dan melaporkan SPT tanpa perlu membuang waktu untuk antre di KPP
  3. EFIN menjamin kerahasiaan data Anda yang telah dimasukkan ke sistem pajak online

EFIN berfungsi untuk mempermudah pelaporan dan transaksi pajak online yang terbagi menjadi dua berdasarkan penggunaannya yaitu:

  • EFIN Wajib Pajak Badan

EFIN wajib pajak badan merupakan EFIN yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak usaha ataupun perusahaan.

  • EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi

EFIN wajib pajak pribadi merupakan EFIN yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang atau pribadi yang telah mempunyai penghasilan.

Jika dalam pelaksanaan pembuatan EFIN online wajib pajak telah mendapatkan nomor EFIN, nomor EFIN tersebut belum diaktivasi. Anda perlu melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan mengakses djponline.pajak.go.id, lalu mengikuti tahapan dan prosedur registrasi yang tertera dengan benar dan lengkap. Pengajuan aktivasi EFIN ini harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan.

Banyak yang sering lupa mengenai nomor EFIN untuk e-Filingnya. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan nomor EFIN kembali, yaitu:

  1. Melalui Live Chat di pengaduan.pajak.go.id
  2. Melalui telepon Kring Pajak di 1500200
  3. Melalui twitter Kring Pajak di @kring_pajak
  4. Mendatangi KPP terdekat langsung

Wajib Pajak akan ditanyakan beberapa pertanyaan untuk validasi. Setelah itu, wajib pajak akan langsung mendapatkan nomor EFIN kembali.

Cara Mendapatkan EFIN

Persyaratan dan Dokumen

  1. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN
  2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) Identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNA; dan
2) Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
  1. Bagi Wajib Pajak badan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan .
2) identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal pengurus merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan WNA,
3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan, dan
4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.
  1. Wajib Pajak badan berstatus cabang, Pimpinan kantor cabang menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) surat pengangkatan pimpinan kantor cabang,
2) surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan;
3) identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal pengurus merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan WNA;
4) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan, dan
5) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.
  1.  Bagi Bendahara, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara;
2) identitas diri berupa KTP;
3) kartu NPWP atau SKT atas nama Bendahara
  1. Selain itu, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan berstatus Cabang, dan Bendahara juga wajib menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Nah itu dia penjelasan mengenai EFIN untuk pajak kamudari pengertian sampai cara mendapatkannya. Semoga tulisan ini dapat membuat Anda menjadi lebih paham mengenai EFIN. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan hubungi Customer Service DOCUMENTA untuk segera dihubungi dengan ahli kami.

Artikel Lainnya
Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File
Bisnis

Merek Luar Negeri Tidak Dapat Didaftarkan di Indonesia: Tantangan dan Sistem First to File

Dalam era globalisasi, merek atau brand menjadi aset berharga yang mencerminkan identitas, kualitas, dan reputasi sebuah perusahaan. Namun, memasuki pasar internasional sering kali menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait pendaftaran merek. Indonesia, dengan sistem pendaftaran merek “first to file”, sering kali menjadi medan persaingan yang ketat bagi perusahaan luar negeri. Sistem ini mengutamakan siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, memberikan hak penuh kepada pendaftar pertama. Akibatnya, banyak perusahaan luar negeri menemukan bahwa merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia, membuat mereka tidak dapat mendaftarkan merek mereka sendiri. Artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh merek luar negeri dalam mendaftarkan merek di Indonesia dan bagaimana sistem “first to file” mempengaruhi dinamika tersebut.

Baca »
RUPS merupakan kegiatan yang diatur oleh undang-undang di mana para pemegang saham bertemu secara berkala untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah penting perusahaan. Ini termasuk persetujuan anggaran perusahaan, pemilihan direksi, penentuan kebijakan dividen, serta masalah lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Dengan demikian, RUPS memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta memastikan bahwa kepentingan para pemegang saham dihormati. demokrasi
Bisnis

RUPS: Panggung Demokrasi Korporat dalam Pengambilan Keputusan Perusahaan

Dalam jagat bisnis global yang semakin kompleks dan dinamis, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis yang cerdas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan yang efektif dan demokratis. Di tengah peran pentingnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hadir sebagai panggung utama di mana para pemegang saham dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan dan menyumbangkan suara mereka dalam pengambilan keputusan yang krusial. Namun, apa sebenarnya RUPS itu, bagaimana prosesnya, dan mengapa hal ini begitu vital dalam konteks bisnis modern? Mari kita selami bersama dalam artikel ini untuk memahami esensi dari demokrasi korporat yang kokoh, yang diperankan oleh RUPS.

Baca »
Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.
Bisnis

What You Need to Know About Individual Companies

Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact