fbpx
Start Your Business with Confidence
Access Legal Documents and Expert Guidance at Documenta
Search

Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia: Regulatory Framework and Investment Procedures

Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia entails navigating through a set of regulations, primarily governed by BKPM Regulation No. 4/2021. This regulation defines Foreign Investors as individuals, companies, or governmental bodies from outside Indonesia seeking to invest within its territory. Foreign Investment, or FDI, encompasses initiating or expanding business operations in Indonesia, often through the establishment of a Limited Liability Company (PT) registered under Indonesian law.
Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia entails navigating through a set of regulations, primarily governed by BKPM Regulation No. 4/2021. This regulation defines Foreign Investors as individuals, companies, or governmental bodies from outside Indonesia seeking to invest within its territory. Foreign Investment, or FDI, encompasses initiating or expanding business operations in Indonesia, often through the establishment of a Limited Liability Company (PT) registered under Indonesian law.

Perencanaan Investasi sebagai Panduan dalam Menyusun Term Sheet yang Efektif untuk Kesuksesan Startup Anda

Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia entails navigating through a set of regulations, primarily governed by BKPM Regulation No. 4/2021. This regulation defines Foreign Investors as individuals, companies, or governmental bodies from outside Indonesia seeking to invest within its territory. Foreign Investment, or FDI, encompasses initiating or expanding business operations in Indonesia, often through the establishment of a Limited Liability Company (PT) registered under Indonesian law.

 

To initiate the process of establishing a PT PMA, prospective investors must compile a range of essential documents. These include details such as the proposed company name, registered address, email contact, and phone number. Additionally, information about the company’s leadership structure, including the composition of directors and commissioners, is required. For foreign directors, copies of passports and residency permits (KITAS) are necessary, along with residential addresses, email addresses, and contact numbers. Indonesian directors must provide copies of their ID cards, tax identification numbers (NPWP), and similar contact details.

 

Shareholder information is also critical, including documentation related to the company’s articles of association, licensing details (such as NPWP and NIB), and identification documents of directors and commissioners. Furthermore, the company’s purpose and objectives, aligned with the latest Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), and details regarding the authorized and paid-up capital must be provided.

 

Once these documents are assembled, the process moves forward with the preparation of the Deed of Establishment. This legal document, outlining the founding of the company, typically takes around two working days to finalize after the draft has been signed by the founders. Subsequently, the final Deed of Incorporation is issued, usually within two days. However, before obtaining the Ratification Decree, a payment must be made to the State Revenue (PNBP).

 

PMA companies are subject to minimum investment and capital requirements. For instance, the total investment must exceed IDR 10 billion, excluding land and buildings, with certain exceptions for specific business activities. Additionally, PMA companies are obligated to divest shares to Indonesian citizens or businesses, as outlined in Article 14 of BKPM Regulation No. 4/2021.

 

To incentivize investment, the Central Government offers various fiscal and non-fiscal facilities. Fiscal facilities include exemptions or reductions in import duties and corporate income taxes for eligible investments. Non-fiscal facilities involve recommendations for immigration status transfers, such as from a visit stay permit to a limited stay permit or permanent residence permit.

 

In essence, establishing a PMA in Indonesia entails adherence to legal requirements, securing necessary licenses, and fulfilling investment obligations. However, potential benefits, including governmental support and incentives, can provide significant advantages to investors willing to engage in Indonesia’s business landscape.

Still confused about PMA?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
cash
Keuangan

Mengenal Cash Basis vs Accrual Basis

Dalam dunia akuntansi, terdapat dua metode utama dalam mencatat transaksi keuangan, yaitu cash basis dan accrual basis. Kedua metode ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal waktu pengakuan pendapatan dan beban. Pemahaman yang baik tentang kedua metode ini sangat penting bagi setiap pemilik bisnis, karena akan mempengaruhi cara Anda menyusun laporan keuangan dan membuat keputusan bisnis.

Baca »
Proses distribusi produk merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Salah satu aspek penting dalam proses distribusi ini adalah izin edar. Izin edar tidak hanya menjadi persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam mengenai peran izin edar dalam distribusi produk dan bagaimana pemahaman yang baik terhadap konsep ini dapat membantu mengoptimalkan bisnis Anda.
Bisnis

Memahami Peran Izin Edar dalam Distribusi Produk Sebagai Langkah Optimalisasi Bisnis Anda

Anda dapat mengoptimalkan bisnis Anda dan meningkatkan kesuksesan jangka panjangnya. Dengan memastikan bahwa produk Anda memiliki izin edar yang sah, Anda tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, tetapi juga memperkuat citra dan reputasi bisnis Anda di mata konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganggap izin edar sebagai bagian yang integral dari strategi distribusi produk Anda dan memastikan bahwa Anda memahami secara menyeluruh peran dan implikasinya dalam bisnis Anda.

Baca »
wajib pajak badan
Pajak

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewaiban pajak lainnya yang

Baca »
Memahami PT PMA: Pendirian dan Manfaat untuk Bisnis di Indonesia
PMA

Memahami PT PMA: Pendirian dan Manfaat untuk Bisnis di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, terbuka luas bagi investor global yang ingin memanfaatkan potensi ekonominya. PT PMA (Penanaman Modal Asing) adalah pintu gerbang utama bagi perusahaan asing untuk menetapkan kehadiran mereka di negara ini. Dengan kemampuan untuk memiliki saham mayoritas dalam beberapa sektor strategis, PT PMA memberikan akses yang tak tertandingi ke pasar yang dinamis dan berkembang pesat di Indonesia. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang apa itu PT PMA, bagaimana proses pendiriannya, dan manfaat yang ditawarkannya bagi investor global.

Baca »
Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya. Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.
Bisnis

Tertarik jual produk di Shopee Mall? Tapi masih bingung cara daftar merek?

Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya.

Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Our Contact