Search

Establishment of Foreign Direct Investment in Indonesia

Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia refers to the direct investment by a company or individual from one country into business operations in another country. This investment involves establishing new operations or acquiring existing assets in the host country. Indonesia has been actively promoting FDI to accelerate economic growth, create jobs, and transfer technology.
foreign

investment

Establishment of Foreign Direct Investment in Indonesia


The growth of the business world surely requires investment activities, especially for the economic growth in a country. Investment is an activity that is used for production activities that produce goods or services in the future. In other words, the investment becomes one of the important factors that can increase the growth and the economic development of a country. In addition, to build the infrastructure of the country is to open opportunities to foreign investors to do investment. The advantage of the presence of foreign investors can also be felt by businesses to develop their businesses. According to the Investment Law, it defines an investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia conducted by the foreign investors, both  who use foreign capital completely or who are related to domestic investors.

To be able to carry out, the foreign investor concerned shall meet the following requirements below :

  • Must be in the form of Limited Liability Company
  • The company of the foreign investment, which was founded in Indonesia is obliged to employ an Indonesian citizen or Indonesian Legal Entities to run their business.
  • The establishment of the foreign investment company must be under Indonesian law and domiciled in Indonesia

And there are other requirements for those who want to implement foreign investment (PMA) must pay attention to the following provisions:

  • Have a total minimum capital of Rp. 10 Billion Rupiah
  • In addition, for the paid-up capital of Rp. 2.5 Billion Rupiah
  • And each shareholder must have a minimum share of at least  Rp10 Million Rupiah.

Furthermore for the shareholders of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) must be based on the Negative Investment List. Which is, before foreign investors decided to register the establishment of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) in Indonesia, it is recommended to investigate its business activities on the Negative Investment List (NIL). The Negative Investment List contains a list of business sectors compiled by the government as information for potential investors about businesses that are not allowed in Indonesia, restrictions on foreign ownership in the classification of business that has been determined. And the Indonesian Negative List issued will be ratified by the Investment Coordinating Board (BKPM). The percentage of Indonesia’s Negative List is regulated in Presidential Regulation No. 10/2021 about The Field of Investment Business which is regulated by closed investment requirements in only six sectors includes, cultivation of the drug industry, all forms of gambling, fishing of fish species listed in Appendix or CITES, taking or utilization of coral from nature, chemical weapons industry, ozone-destroying chemicals industry.
Related to licensing and non-licensing investment of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) in Indonesia is regulated in the Regulation of the Head of The Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) No. 5/2013 which has been amended by BKPM Regulation No. 12/2013 concerning Guidelines and Procedures for Licensing and Non-licensing of Investments governing the following:

  • Prepare some legal documents such as:
  1. The notarial establishment  of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) signed by a Notary
  2. Domicile Letter from local government
  3. NPWP and information of Taxable Entrepreneurs (PKP) from the tax office
  4. Principle Permission from Investment Coordinating Board (BKPM)
  5. Business Identification Number (NIB) and other business licenses
  6. Required to do report employment and welfare report from the Minister of Labor
  7. Notarial Sale & Purchase Agreement, Certificate of Land Rights, the lease agreement or an agreement to rent and use for group of companies
  8. Evidence of the receipt of the Investment Activity Report
  9. Procuration if the application is not made directly
  • Obtained ratification for the legal entity status from the Minister of Law and Human Rights

And last, here is the procedure of application for the licensing of a company of the Foreign Direct Investment (PMA) :

  • Investor submits application for business license through Investment Coordinating Board (BKPM);
  • Completing the requirements of legal entity legal documents;
  • If there is a deficiency, then the officer from Investment Coordinating Board (BKPM) will immediately return the application along with a detailed record of the verification results;
  • And if the application for establishment is accepted, a business license will be issued no later than 3 days from the receipt of a complete and correct application;
  • Please note the validity period of the Business License is valid as long as the company is still carrying out business activities
  • Submit an Investment Activity Report every 3 months 
  • Applying for Principle Permissions

Anda Masih Bingung Terkait FDI?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
WLKP
WLKP

WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan): A Step Toward Transparent Employment Practices or an Administrative Burden?

WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) is a mandatory employment reporting regulation in Indonesia, aimed at fostering transparency and compliance in labor practices. While it promotes accountability and ethical governance, its implementation poses challenges for businesses, particularly SMEs, due to administrative complexity and resource constraints. This article explores whether WLKP serves as a catalyst for improved employment standards or an overwhelming bureaucratic obligation.

Baca »
apakah kamu pengusaha kena pajak
Pajak

Apakah kamu termasuk Pengusaha Kena Pajak?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan perubahannya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat berlaku bagi pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Baca »
izin konstruksi
izin konstruksi

Izin Konstruksi: Bangun Negeri, Bangun Mimpi

Membangun rumah adalah salah satu investasi terbesar dalam hidup. Namun, sebelum memulai pembangunan, Anda perlu mengurus izin konstruksi. Artikel ini akan memandu Anda melewati proses yang seringkali membingungkan ini. Artikel ini juga membahas secara rinci tentang berbagai jenis izin konstruksi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tips dan trik untuk mempercepat proses pengajuan.

Baca »
Hak-hak Pekerja yang Diperjuangkan: Upah yang Layak dan Setara Jam Kerja yang Adil dan Waktu Istirahat yang Memadai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan dari Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Pekerja Rumahan hari
Bisnis

Peringatan Hari Buruh: Mempertegas Perjuangan untuk Keadilan Sosial dan Hak-Hak Pekerja

Hari Buruh, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei di banyak negara di seluruh dunia, adalah momen penting untuk merayakan dan menghargai kontribusi para pekerja terhadap masyarakat dan ekonomi. Lebih dari sekadar liburan, Hari Buruh menjadi tonggak dalam sejarah perjuangan buruh untuk hak-hak yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan pengakuan atas nilai pekerjaan. Ini adalah saat di mana kita merenungkan sejarah perjuangan pekerja, menyoroti pencapaian mereka, dan terus mendorong perubahan positif menuju keadilan sosial dan ekonomi bagi semua. Mari kita jelajahi lebih jauh makna dan arti Hari Buruh serta mengapresiasi dedikasi dan ketekunan para pekerja di seluruh dunia.

Baca »
Pecah kongsi dalam bisnis adalah situasi di mana para pendiri atau pemilik bisnis memutuskan untuk berpisah dan mengelola bagian usaha mereka masing-masing secara terpisah. Meskipun sering kali disebabkan oleh perbedaan visi, strategi, atau masalah personal, pecah kongsi dapat membawa dampak signifikan pada operasional dan keberlangsungan bisnis. Untuk menghadapi situasi ini dengan baik, persiapan legalitas yang matang sangatlah penting.
Bisnis

Pecah Kongsi dalam Bisnis: Tantangan, Legalitas, dan Persiapan yang Diperlukan

Pecah kongsi dalam bisnis adalah situasi di mana para pendiri atau pemilik bisnis memutuskan untuk berpisah dan mengelola bagian usaha mereka masing-masing secara terpisah. Meskipun sering kali disebabkan oleh perbedaan visi, strategi, atau masalah personal, pecah kongsi dapat membawa dampak signifikan pada operasional dan keberlangsungan bisnis. Untuk menghadapi situasi ini dengan baik, persiapan legalitas yang matang sangatlah penting. Artikel ini akan membahas tantangan yang muncul dalam pecah kongsi, serta aspek legalitas apa saja yang perlu disiapkan.

Baca »
RUPS
RUPS

Kewajiban Hukum dalam Pelaksanaan RUPS: Hal-hal yang Perlu Dipahami

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang harus dijalankan dengan prosedur yang sah secara hukum. Dalam artikel ini, kami akan membahas kewajiban hukum yang perlu dipenuhi oleh pengurus dan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS. Mulai dari pemberitahuan rapat, kuorum kehadiran, penyusunan agenda, hingga pencatatan keputusan yang diambil dalam rapat, semua memiliki peraturan yang harus dipatuhi untuk memastikan keputusan yang dihasilkan sah secara hukum. Artikel ini juga akan mengupas hak dan kewajiban pemegang saham, serta konsekuensi hukum jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Dapatkan pemahaman mendalam tentang prosedur RUPS dan pastikan perusahaan Anda berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact