fbpx
Search

Perjanjian dalam bisnis apakah perlu? Ketahui 6 Jenis perjanjiannya

perjanjian kerja dibutuhkan untuk mengikat dan mencegah segala kemungkinan yang mampu merugikan salah satu pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Perjanjian membentuk kesepahaman bahwa ketika ada pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Dalam bisnis, perjanjian dibutuhkan untuk mengikat dan memitigasi segala kemungkinan yang mampu merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Perjanjian membentuk kesepahaman bahwa ketika ada pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, dengan adanya perjanjian/kontrak maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga pelaksanaan hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Perjanjian juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol, sehingga anda dapat lebih mudah mengatur apakah mitra anda melakukan tugas yang telah disepakati atau tidak, atau mungkin mitra tersebut melakukan pelanggaran.

Bagaimana Documenta membantu dalam hal ini?

Documenta sebagai badan yang bergerak sebagai penyedia jasa legalitas online yang salah satunya di bidang perjanjian. Kami dapat membantu review, membuat, dan revisi perjanjian anda untuk menjaga bisnis anda oleh tenaga hukum professional kami.

  • Diskusi: tidak perlu bingung, kami akan mendengarkan dan membahas kebutuhan dan kekhawatiran Anda dalam membentuk perjanjian.
  • Responsif & solutif: sesuai dengan timeline pekerjaan, tim kami dapat memberikan hasil kerja dengan ketepatan waktu yang tinggi.

Jenis Perjanjian

  • Founders Agreement (mengatur kesepakatan antara para pendiri, di awal usaha Anda akan dimulai)

Founder’s Agreement merupakan sebuah dokumen perjanjian yang dibuat untuk mengatur persyaratan yang disepakati antara para pendiri (founders). Dalam Perjanjian ini biasanya diatur tentang Modal Usaha, Hak dan kewajiban Para Pihak, Ketentuan Penyelesaian Sengketa, dsb.

Perjanjian Pemegang Saham adalah perjanjian yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham, dan hal lainnya yang mengatur hubungan para pemegang saham. Perjanjian ini juga dapat menjadi acuan apabila terjadi kesalahpahaman di antara para pemegang saham dan solusi yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pemegang saham.

  • Perjanjian Kerja (PKWT & PKWTT — mengatur ketentuan atas timbulnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Dalam hal perjanjian dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut minimal memuat keterangan: nama dan alamat pekerja; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan; dan besarnya upah.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bersifat tetap karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan waktunya tidak menentu sehingga dilakukan terus menerus atau bersifat tetap.

  • Perjanjian Kerjasama (antara para pihak yang berkedudukan setara yang berkeinginan mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama)

Perjanjian kerjasama merupakan aturan yang berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ingin menjalin kerjasama dalam satu tujuan. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang disebutkan dalam poin-poin perjanjian yang tertera di Memorandum of Understanding (MoU).

  1. Surat ini membuat semua hal dan kewajiban dari pihak-pihak yang menjalin kemitraan menjadi jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai isi kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Selain itu, surat perjanjian kerjasama juga memiliki fungsi di antaranya:
  2. Pihak-pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berkekuatan hukum.
  3. Risiko terjadinya pelanggaran pada bisnis bisa diminimalisir.
  4. Sebagai pedoman dan panduan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan pelanggaran hak dan kewajiban
  • Investment Agreement (Convertible Loan, Simple Agreement for Future Equity)

Adalah persetujuan legal antara investor dan perusahaan yang melindungi finansial investor. Perjanjian ini juga menyediakan aturan bagaimana perusahaan seharusnya menyediakan investor dengan return dari investasi mereka.

  • T&C (Aturan penggunaan sebuah website atau aplikasi bagi pengguna dan penyedia layanan)

Dalam penggunaan suatu website ataupun aplikasi, tentu akan menemukan terms & conditions. Hal ini digunakan sebagai sebuah dokumen yang mengatur kontrak antara perusahaan/penyedia layanan dengan konsumen atau user.

Penggunaan T&C menjadi penting karena dengan hal ini, segala kebijakan dan izin yang diminta oleh pihak penyedia layanan dapat dipahami dan disetujui dahulu oleh user serta dengan adanya T&C, tentu akan meminimalisir resiko kesalah pahaman dan ketidakpastian antara kedua pihak di masa mendatang. Sementara untuk konsumen, T&C berperan menjadi landasan hukum pelaksanaan layanan yang diberikan oleh perusahaan/penyedia layanan.

  • Privacy Policy (ketentuan bagaimana informasi pribadi dikelola oleh penyedia website)

Privacy Policy merupakan dokumen tertulis yang dimiliki oleh perusahaan/penyedia layanan yang memberikan informasi bagaimana perusahaan mengumpulkan dan mengolah data pribadi user/pengguna. Privacy policy ini menetapkan pedoman yang dapat diikuti oleh user ketika mengumpulkan data pribadi mereka.

Penggunaan Privacy Policy yang tepat dapat membantu melindungi perusahaan dari klaim penggunaan informasi yang tidak benar atau klaim yang tidak tepat oleh user terkait cara pengumpulan atau penggunaan data yang perusahaan lakukan.

Artikel Lainnya
Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.
Bisnis

Legal Due Diligence (LDD): Essential Aspects and Objectives in Business Transactions

Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.

Baca »
Izin edar merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses distribusi produk di pasaran. Bagi pelaku bisnis, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya izin edar serta proses yang terlibat dalam mendapatkannya sangatlah vital. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara komprehensif mengenai peran izin edar dalam dunia bisnis, serta langkah-langkah yang harus dilalui untuk memperolehnya.
Bisnis

Memahami Pentingnya dan Proses Izin Edar: Panduan Lengkap untuk Pelaku Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki izin edar yang sah adalah suatu keharusan. Izin edar tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku bisnis. Dengan memahami pentingnya izin edar dan proses yang terlibat dalam mendapatkannya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan produk mereka dapat diterima dengan baik di pasaran. Oleh karena itu, bagi pelaku bisnis, memperoleh izin edar bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk membangun reputasi dan kesuksesan dalam jangka panjang.

Baca »
PT PMA is a type of limited liability company established under Indonesian law with foreign investment. It allows foreign investors to engage in a wide range of business activities in Indonesia, such as manufacturing, trading, consulting, and services. PT PMA is subject to the prevailing laws and regulations governing foreign investment in Indonesia, including those administered by the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).
Bisnis

Understanding PT PMA (Foreign Investment Limited Liability Company) in Indonesia

establishing a PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) in Indonesia offers foreign investors an invaluable gateway to tap into the country’s vibrant economy. PT PMA provides foreign entities with limited liability protection and the flexibility to engage in a wide range of business activities across various sectors. However, navigating the process of PT PMA establishment requires careful planning, adherence to regulatory requirements, and expert legal guidance.

Baca »
Agreement, atau sering disebut juga sebagai perjanjian, adalah dokumen yang mengatur kesepakatan antara dua pihak atau lebih tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait suatu hal tertentu. Dalam dunia bisnis, agreement merupakan elemen yang sangat vital dalam mengatur hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha, klien, pemasok, atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bisnis.
Agreement

Mengenal Peran Penting Agreement dalam Bisnis: Panduan Lengkap

Agreement merupakan fondasi yang vital dalam menjalankan bisnis dengan baik dan efisien. Peran agreement tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hubungan antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang penting bagi kedua belah pihak. Dengan adanya agreement yang lengkap dan terperinci, perusahaan dapat menghindari konflik dan kesalahpahaman di masa depan, serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact