Search

The obligation to provide stamp duty in the agreement

Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)
stamp duty

The obligation to provide stamp duty in the agreement

Question:
Is a stamp mandatory to be used in an agreement? What are the sanctions if an agreement does not have a stamp duty? (Albert, Bogor)
Answer: After reading the question, we will assume that the obligation in question is an obligation in terms of whether the agreement remains valid and valid or not. In short, we will give an answer that the agreement will remain valid and valid even though it does not use a stamp. The following is a further explanation: In essence, it is based on applicable law in Indonesia, related to agreements, including in the realm of civil law. Related to the legal terms of the agreement itself is regulated in Article 1320 of the Civil Code (“ KUHPer “), Where from the Article it can be seen that the valid terms of the agreement include:
  1. Agreed;
  2. Competent;
  3. Because – causes that are lawful;
  4. Certain thing.
If the above legal conditions have not been fulfilled, the agreement will be legally flawed so that the agreement can be canceled or even null and void. However, this article will not explain the legal terms of the agreement in detail. In essence, if what is violated is the “agreed” or “competent” condition then the agreement can be canceled, while if what is violated is the condition of “lawful causes” or “certain things” then the agreement is null and void by law. Related to stamp duty itself is regulated in Law Number 13 Year 1985 concerning Stamp Duty (“ Law 13/1985 “). Based on Article 1 paragraph 1, it is explained that stamp duty actually functions as a tax on certain documents. So that the absence of a stamp in the document does not make the document null or break the law. However, it should be noted that in the event that the document will serve as evidence in court, the state requires a stamp duty. In the case of documents which are initially not stamped but want to be brought to court, then sealing may be done later. Sealing is then a process of giving a stamp duty to a document which can be done by a postal official. That is the explanation we can provide. We hope that this explanation can solve your problem immediately. If you still have questions or are unclear, please contact my Legal Customer Service so that you can immediately contact our experts!

Still confused about Legality?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
pse dan digitalisasi startup
Bisnis

PSE dan Digitalisasi Startup

PSE dan Digitalisasi Startup Semakin rutin seorang entrepreneur profesional memperbarui informasi melalui sistem OSS-RBA, semakin baik pula pemahamannya tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). PSE merupakan

Baca »
RUPS merupakan kegiatan yang diatur oleh undang-undang di mana para pemegang saham bertemu secara berkala untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah penting perusahaan. Ini termasuk persetujuan anggaran perusahaan, pemilihan direksi, penentuan kebijakan dividen, serta masalah lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Dengan demikian, RUPS memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta memastikan bahwa kepentingan para pemegang saham dihormati. demokrasi
Bisnis

RUPS: Panggung Demokrasi Korporat dalam Pengambilan Keputusan Perusahaan

Dalam jagat bisnis global yang semakin kompleks dan dinamis, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis yang cerdas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan yang efektif dan demokratis. Di tengah peran pentingnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hadir sebagai panggung utama di mana para pemegang saham dapat berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan dan menyumbangkan suara mereka dalam pengambilan keputusan yang krusial. Namun, apa sebenarnya RUPS itu, bagaimana prosesnya, dan mengapa hal ini begitu vital dalam konteks bisnis modern? Mari kita selami bersama dalam artikel ini untuk memahami esensi dari demokrasi korporat yang kokoh, yang diperankan oleh RUPS.

Baca »
THR
Bisnis

THR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Sebelum membahas perihal Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) perlu dipahami mengenai Pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact