fbpx
Search

Ayo Segera Pemadanan NIK NPWP sebelum 1 Januari 2024! Simak Caranya!

Kini, seluruh wajib pajak perlu melakukan pemadanaan NIK NPWP hingga akhir tahun 2023. Hal ini karena, mulai 2024 kegiatan pelayanan pajak akan disederhanakan sehingga hanya perlu membutuhkan NIK. Pemadanan NIK NPWP Mulai dari tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memulai implementasi konversi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib […]

Pemadanan NIK NPWP

Kini, seluruh wajib pajak perlu melakukan pemadanaan NIK NPWP hingga akhir tahun 2023. Hal ini karena, mulai 2024 kegiatan pelayanan pajak akan disederhanakan sehingga hanya perlu membutuhkan NIK.

Pemadanan NIK NPWP

Mulai dari tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memulai implementasi konversi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga tanggal 22 November 2023, sebanyak 59,23 juta NIK telah berhasil dipadankan dan diubah menjadi NPWP sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. 

Hal ini menunjukan sudah terdapat sekitar 82,4% dari total wajib pajak orang pribadi  dalam negeri yang sudah terdaftar. Yang berarti, masih terdapat sekitar 12 juta wajib pajak lainnya yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP dari 72 juta.

Dengan adanya pemadanan ini, layanan administrasi pajak dan segala proses yang memerlukan NPWP akan beralih menggunakan format baru NPWP, dan perubahan ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Perubahan ini juga diiringi dengan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi perubahan ini. 

Pemerintah berharap bahwa dengan format baru NPWP, sistem perpajakan dapat semakin terintegrasi dan memudahkan pemrosesan administratif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Baca Juga: Pentingkah Memiliki NPWP?

Format Baru NPWP

  • Wajib Pajak Orang Pribadi: 

Penduduk (WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. akan menggunakan NIK sebagai NPWP. 

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah: 

Format NPWP menjadi 16 digit, dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama yang masih menggunakan format 15 digit.

  • Wajib Pajak Cabang: 

Menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha, yang akan diberikan oleh Ditjen Pajak

Dengan demikian, penerapan format baru NPWP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan data pajak di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Apakah Kamu Termasuk Pengusaha Kena Pajak?

Kenapa Harus Pemadanan NIK NPWP

Pemadanan NIK NPWP sangat penting karena membantu memperkuat integritas dan akurasi data pajak, menghindarkan kemungkinan kesalahan identitas, dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid dan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara akurat.

Melalui pemadanan NIK NPWP, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak, mengurangi potensi duplikasi data, dan mempermudah proses pelaporan serta pemantauan aktivitas keuangan wajib pajak secara lebih terinci.

Pemadanan NIK NPWP tidak hanya memperbarui format identifikasi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan, menjaga keamanan data pribadi, dan membangun dasar yang kuat untuk sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Emangnya kalau lupa kenapa?

Kalau belum melakukan pemadanan NIK NPWP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan. Hal ini dikarenakan seluruh layanan perpajakan akan menggunakan NIK.

Tentu saja, hal ini dilakukan supaya dapat memperluas basis perpajakan dan mendorong terbentuknya sistem perpajakan berbasis digital, sehingga para wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring.

Gimana Cara Pemadanan NIK NPWP?

Proses pemadanan NIK NPWP merupakan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dilibatkan dalam proses ini:

  1. Langkah pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser pilihan Anda, dan tekan tombol login.
  2. Selanjutnya, masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda yang terdiri dari 15 digit. Gunakan kata sandi yang sesuai dengan akun Anda, dan jangan lupa masukkan juga kode keamanan yang ditampilkan.
  3. Setelah berhasil login, akses menu profil. Pada bagian ini, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. Periksa kevalidan NIK yang Anda masukkan, lalu klik opsi untuk mengubah profil.
  4. Agar perubahan tercatat, pastikan Anda logout atau keluar dari menu profil. Langkah ini memungkinkan Anda untuk menguji keberhasilan validasi yang telah dilakukan.
  5. Selanjutnya, login kembali menggunakan NIK yang baru telah diubah menjadi 16 digit. Gunakan kata sandi yang sama seperti sebelumnya, masukkan kode keamanan, dan lakukan proses login. Jika Anda berhasil masuk, ini menandakan bahwa validasi data NIK Anda telah selesai dilaksanakan dengan sukses.
 

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut maka, Anda dapat memastikan bahwa data NIK dan NPWP yang Anda miliki telah terhubung secara akurat, sesuai dengan kebijakan validasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Itulah pembahasan seputar pemadanan NIK NPWP yang perlu Anda ketahui. Masih ada yang perlu ditanyakan? Gimana, masih bingung cara pemadaan? atau mau urus NPWP pribadi atau perusahaan?

Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di +62 821 8413 8864 atau kunjungi Instagram kami di Documenta. https://www.instagram.com/documenta.id/

Anda Masih Bingung Terkait NPWP?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Mulai dari peringatan tertulis “surat cinta”, kalo peringatan tertulis berkali-kali gak digubris terbitlah sanksi berat lain yaitu : Penghentian/pembekuan sementara kegiatan usaha;sampai Pencabutan perizinan berusaha, meliputi : 1. NIB 2. Sertifikat standar;dan/atau Izin dapat teguran
Bisnis

DAPAT TEGURAN “SURAT CINTA” KARNA NGGAK LAPOR LKPM?

Pernahkah Anda menerima “surat cinta” dari pemerintah? Bukan surat cinta pada umumnya, melainkan teguran resmi karena telat melaporkan LKPM. Artikel ini akan mengulas tuntas apa itu LKPM, mengapa pelaporannya sangat penting, dan konsekuensi yang harus dihadapi jika Anda mengabaikan kewajiban ini.

Baca »
Hak-hak Pekerja yang Diperjuangkan: Upah yang Layak dan Setara Jam Kerja yang Adil dan Waktu Istirahat yang Memadai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan dari Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Pekerja Rumahan hari
Bisnis

Peringatan Hari Buruh: Mempertegas Perjuangan untuk Keadilan Sosial dan Hak-Hak Pekerja

Hari Buruh, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei di banyak negara di seluruh dunia, adalah momen penting untuk merayakan dan menghargai kontribusi para pekerja terhadap masyarakat dan ekonomi. Lebih dari sekadar liburan, Hari Buruh menjadi tonggak dalam sejarah perjuangan buruh untuk hak-hak yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan pengakuan atas nilai pekerjaan. Ini adalah saat di mana kita merenungkan sejarah perjuangan pekerja, menyoroti pencapaian mereka, dan terus mendorong perubahan positif menuju keadilan sosial dan ekonomi bagi semua. Mari kita jelajahi lebih jauh makna dan arti Hari Buruh serta mengapresiasi dedikasi dan ketekunan para pekerja di seluruh dunia.

Baca »
Legal Compliance
Legal Compliance

5 Reasons Why Legal Compliance is Crucial for Your Startup

Legal compliance is a critical aspect of running a successful startup. In this article, we explore five key reasons why startups must prioritize legal compliance, including avoiding penalties, building trust with investors, protecting intellectual property, ensuring business continuity, and enhancing customer loyalty. Discover how staying compliant with laws and regulations can safeguard your business and contribute to its long-term success. Plus, learn how Documenta.id can assist in navigating the complexities of legal compliance for startups.

Baca »
Memahami Pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Bisnis Anda
Bisnis

Memahami Pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Bisnis Anda

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan komponen penting dalam pengelolaan investasi bisnis. Melalui LKPM, perusahaan dapat memantau kinerja investasi mereka, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta berkontribusi pada pemantauan arus modal masuk ke dalam negeri. Penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan mengelola LKPM dengan baik, sambil memanfaatkan layanan profesional seperti yang ditawarkan oleh Documenta untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan yang tepat. Dengan demikian, dengan menjaga kualitas LKPM, perusahaan dapat memaksimalkan potensi investasi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca »
CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bisnis

Aturan Pajak yang Harus Dipatuhi CV

CV memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi, baik dalam hal perpajakan maupun operasional. Dalam mengelola CV, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban ini menjadi sangat penting agar operasional perusahaan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact