fbpx
Start Your Business with Confidence
Access Legal Documents and Expert Guidance at Documenta
Search

Persyaratan Pengajuan Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.
Pengusaha Kena Pajak merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

Persyaratan Pengajuan PKP yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

 

Persyaratan Pengajuan PKP

Bagi pengusaha dengan pendapatan sekitar Rp. 5 miliar per tahun, diwajibkan untuk mengajukan PKP sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang PPN. Selain itu, secara umum, ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan PKP, yaitu:

  • Pendapatan atau omset usaha mencapai minimal Rp. 5 miliar per tahun.
  • Tidak hanya satu, segala jenis badan usaha dengan pendapatan tahunan di atas Rp. 5 miliar harus melakukan PKP.
  • Persiapkan dokumen dan syarat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pengajuan PKP.

Selain persyaratan di atas, untuk pengajuan PKP secara online, berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan:

  • Memiliki kartu tanda penduduk.
  • Memiliki NPWP. Bagi yang belum memiliki, bisa mendaftar di kantor pajak terdekat.
  • NPWP harus atas nama perusahaan yang akan didirikan.
  • Memiliki surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan.
  • Memiliki nomor pokok wajib pajak.
  • Surat kuasa yang didukung oleh materai, apabila pendiri usaha delegasikan tugas kepada pihak lain.
  • Rincian keuangan bulanan yang mencakup laporan untung-rugi.
  • Daftar aset perusahaan yang rinci.
  • Denah lokasi kegiatan usaha yang jelas.

Itulah beberapa informasi mengenai persyaratan pengajuan PKP yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. Salah satu cara untuk memudahkan proses ini adalah melalui layanan yang disediakan oleh Documenta, yang dapat membantu dalam pengurusan legalitas usaha dan pembuatan izin HAKI, termasuk pendaftaran hak cipta.

 

Jika Anda ingin mendirikan lembaga atau usaha atau membutuhkan bantuan dalam mengurus legalitas usaha, Anda dapat menghubungi Contact Person melalui WhatsApp di 0851 8322 7997 (DISA)

Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
cyber crime
cyber law

JENIS- JENIS CYBER CRIME DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Menurut Organization of European Community Development (OECD), cyber crime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejaha

Baca »
Perubahan akta perusahaan adalah proses hukum di mana dokumen resmi perusahaan, yang disebut akta pendirian atau akta konstitusi, diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan baru perusahaan. Perubahan ini dapat meliputi berbagai aspek, termasuk perubahan nama perusahaan, alamat kantor, tujuan usaha, modal dasar, susunan direksi dan manajemen, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam akta perusahaan.
Bisnis

Perubahan Akta Perusahaan: Panduan Lengkap dan Pentingnya Konsultasi Hukum

perubahan akta perusahaan adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan seiring dengan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kesimpulannya, perubahan akta perusahaan merupakan proses yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnisnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menyesuaikan struktur dan ketentuan hukumnya dengan perkembangan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan akta perusahaan bukanlah proses yang sepele. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk itu, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan dalam setiap tahapan perubahan akta perusahaan untuk memastikan kelancaran proses dan kepatuhan hukum.

Baca »
menang lomba
Pajak

Pengenaan pajak saat menang lomba? Hmm berapa ya?

Pernahkah Anda memenangkan sebuah lomba dan merasa sangat senang? Namun, di balik sukacita kemenangan, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pajak yang harus dibayarkan atas hadiah yang Anda terima. Ya, hadiah yang diperoleh dari hasil lomba atau kompetisi sejatinya merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Baca »
When considering foreign direct investment (FDI) in Indonesia, it's crucial to grasp several key aspects that can significantly impact your investment journey. Indonesia, being the world's fourth most populous country with a burgeoning digital market and high Internet adoption rates, presents promising opportunities for investors. However, navigating the intricacies of FDI regulations and procedures is essential to ensure a smooth and successful investment process.
Bisnis

Foreign Direct Investment in Indonesia

When considering foreign direct investment (FDI) in Indonesia, it’s crucial to grasp several key aspects that can significantly impact your investment journey. Indonesia, being the world’s fourth most populous country with a burgeoning digital market and high Internet adoption rates, presents promising opportunities for investors. However, navigating the intricacies of FDI regulations and procedures is essential to ensure a smooth and successful investment process

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Our Contact