Search

Langkah-langkah Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.
Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.

Langkah-langkah Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia

Jika Anda belum familiar dengan istilah KPPA, singkatnya, itu merujuk pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. KPPA memiliki fungsi penting dalam mengawasi, menghubungkan, dan mengkoordinasikan kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google LLC dan LINE Corporation memiliki KPPA di Indonesia.

 

Untuk memulai langkah-langkah mendirikan KPPA di Indonesia, Anda perlu memahami persyaratan dan prosedurnya. Pertama, menurut Pasal 1 Peraturan BKPM No 1 tahun 2020, KPPA dijalankan oleh individu yang ditunjuk oleh perusahaan asing untuk mewakili mereka di Indonesia.

 

Fungsinya adalah untuk mewakili perusahaan induknya dari luar negeri, mengurus kepentingan perusahaan, dan mempersiapkan pendirian hingga pengembangan PT PMA. Namun, perlu diingat bahwa KPPA tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bisnis.

 

Untuk mendirikan KPPA, Anda harus mematuhi syarat-syarat tertentu, termasuk manajer kantor yang tinggal di Indonesia dan lokasi kantor yang terletak di gedung perkantoran yang telah ditentukan.

 

Prosedur pendirian KPPA meliputi pendaftaran ke BKPM dengan dokumen pendukung yang sesuai dan mendapatkan izin dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, Anda juga perlu melaporkan kegiatan KPPA secara daring kepada BKPM setiap enam bulan sekali melalui sistem OSS.

 

Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang proses mendirikan KPPA, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di 0821-8413-8864

 

Dengan demikian, pastikan untuk mengikuti langkah-langkah ini dengan cermat agar pendirian KPPA Anda berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
RUPS Tahunan
RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan): Katalis Transparansi Korporasi atau Penghambat?

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) adalah forum penting bagi pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengawasi transparansi manajemen. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan: apakah RUPS benar-benar mendukung transparansi atau justru menghadirkan tantangan seperti dominasi pemegang saham mayoritas dan kompleksitas informasi? Artikel ini membahas manfaat, tantangan, dan solusi untuk menjadikan RUPS sebagai katalis transparansi korporasi.

Baca »
Cloud computing adalah model penyediaan layanan IT yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan layanan lainnya melalui internet. Layanan ini biasanya disediakan oleh penyedia layanan cloud (CSP) seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform (GCP).
Perizinan

Izin Cloud dan Dasar Hukumnya di Indonesia

Dalam era digital saat ini, layanan cloud computing telah menjadi bagian integral dari operasi bisnis modern. Perusahaan dari berbagai sektor memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Namun, dengan adopsi teknologi cloud yang semakin meluas, penting bagi bisnis untuk memahami aspek hukum dan peraturan terkait dengan penggunaan layanan cloud di Indonesia. Artikel ini akan membahas izin cloud dan dasar hukumnya di Indonesia, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Baca »
personal data
Bisnis

Personal Data Relationship and Material Rights

Personal Data is personal information that is attached to a person that is stored, maintained, and maintained for the truth and its confidentiality is protected. Personal Data can include name, identification number, personal contact such as no

Baca »
7 hal penting perjanjian lisensi
Agreement

Kapan Perjanjian Lisensi Dibutuhkan? Ini 7 Hal yang Harus Diperhatikan

Jika Anda bekerja di bidang industri kreatif, mungkin Anda cukup familiar dengan istilah lisensi. Istilah ini melekat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia, baik itu merek, hak cipta, rahasia dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact