fbpx
Search

WLKP & LKPM : Sudah Tau Apa Perbedaannya?

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap kali mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, mengalihkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada badan yang bersangkutan.
LKPM itu apa sih? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara tiap triwulan. LKPM sifatnya wajib lho legalmates! Sesuai Pasal 7 poin c PBKPM No.14/2017. Kalau misalkan Penanam Modal gak ngelaporin LKPM nya dalam beberapa periode, bakal dikenakan sanksi administrasi dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin. TERUS KALO WLKP? Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk membuat laporan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu kegiatan usaha. Setiap perusahaan wajib melaporkan WLKP selambat-lambatnya 30 hari sebelum perusahaan didirikan atau aktif dan 30 hari sebelum perusahaan dibubarkan.

LKPM itu apa sih?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara tiap triwulan. 

LKPM sifatnya wajib lho legalmates! Sesuai Pasal 7 poin c PBKPM No.14/2017. Kalau misalkan Penanam Modal gak ngelaporin LKPM nya dalam beberapa periode, bakal dikenakan sanksi administrasi dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin.

TERUS KALO WLKP?

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk membuat laporan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu kegiatan usaha. 

Setiap perusahaan wajib melaporkan WLKP selambat-lambatnya 30 hari sebelum perusahaan didirikan atau aktif dan 30 hari sebelum perusahaan dibubarkan.

SIAPA AJA YANG WAJIB BUAT LAPOR WLKP?

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap kali mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, mengalihkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada badan yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 huruf (b), pengusaha adalah:

      1. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
      2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan yang bukan miliknya.
      3. Orang, perkumpulan atau badan hukum yang bertempat tinggal di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

kalo gak lapor gimana?

Ada sanksinya lho legalmates! Sesuai Pasal 10 UU No. 7 tahun 1981 yang mengatur ketenagakerjaan, kalau perusahaan enggak melapor akan diberikan sanksi maksimal Rp 1.000.000 atau sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan, hayooo pasti gamau kan?

Anda Masih Bingung Terkait WLKP & LKPM?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim documenta

Artikel Lainnya
Mencabut izin usaha adalah salah satu sanksi administratif yang paling berat yang dapat diberikan kepada perusahaan. Izin usaha yang dicabut bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pelanggaran peraturan, ketidakpatuhan terhadap standar operasional, atau masalah legal lainnya. Jika izin usaha Anda dicabut, penting untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi ini dan memulihkan operasi bisnis Anda. Berikut adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan.
Perizinan

Izin Usaha Dicabut ?, Lalu Harus Bagaimana?

Mencabut izin usaha adalah salah satu sanksi administratif yang paling berat yang dapat diberikan kepada perusahaan. Izin usaha yang dicabut bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pelanggaran peraturan, ketidakpatuhan terhadap standar operasional, atau masalah legal lainnya. Jika izin usaha Anda dicabut, penting untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi ini dan memulihkan operasi bisnis Anda. Berikut adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan.

Baca »
mengenal hak cipta
Bisnis

Mengenal Hak Cipta: Perlindungan bagi Kreativitas dan Inovasi

hak cipta bukan hanya tentang melindungi karya-karya kreatif, tetapi juga tentang memberdayakan para pencipta untuk terus berkarya tanpa takut akan penyalahgunaan atau pencurian hasil kreativitas mereka. Dengan perlindungan hukum yang kuat, pencipta dapat memiliki kepastian bahwa karya-karya mereka dihargai dan diakui secara adil. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau perusahaan yang menciptakan karya-karya intelektual untuk memahami pentingnya hak cipta dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan bantuan platform seperti Documenta
, proses pendaftaran dan perlindungan hak cipta menjadi lebih mudah dan efisien, memastikan bahwa karya-karya berharga tersebut tetap aman dan terlindungi.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact