fbpx
Search

PMA vs Local Companies: 7 Key Differences in Ownership, Tax, and Reporting for Investors

Understand the critical differences between PMA vs local companies in Indonesia: ownership, taxation, and compliance. Avoid penalties with Documenta.id’s expert guidance.
PMA vs Local Companies Pendirian PT

PMA vs Local Companies: 7 Key Differences in Ownership, Tax, and Reporting for Investors


Table of Contents

  1. What Are PMA and Local Companies?
  2. Difference 1: Ownership Structure and Foreign Shareholding
  3. Difference 2: Minimum Capital Requirements
  4. Difference 3: Taxation Policies and Incentives
  5. Difference 4: Reporting Obligations and Compliance
  6. Difference 5: Sector Restrictions for Foreign Investors
  7. Difference 6: Ease of Business Expansion
  8. Difference 7: Legal Liability and Risk Management
  9. Case Study: How Choosing the Wrong Structure Cost IDR 1 Billion
  10. How Documenta.id Simplifies Company Setup and Compliance
  11. Final Takeaways for Investors

1. What Are PMA and Local Companies?

PT PMA (Penanaman Modal Asing) is a foreign-owned company in Indonesia, while a Local PT (Perseroan Terbatas) is fully owned by Indonesian citizens. The choice between the two impacts:
  • Ownership flexibility for foreign investors.
  • Tax benefits and compliance burdens.
  • Market access to restricted sectors.
Under Investment Law No. 25/2007, PMAs require BKPM approval and face stricter regulations but offer long-term growth potential. PMA vs Local Company infographic Alt text: PMA vs Local Companies Ownership, Tax, and Reporting Differences

2. Difference 1: Ownership Structure and Foreign Shareholding

  • PMA: Allows up to 100% foreign ownership in open sectors (e.g., manufacturing, tech).
  • Local PT: Requires 100% domestic ownership, though foreign investors can partner via nominee agreements (risky and illegal).
Legal Risk: Using nominees violates BKPM Regulation No. 6/2021, risking fines up to IDR 10 billion.

3. Difference 2: Minimum Capital Requirements

  • PMA: Minimum paid-up capital of IDR 10 billion (≈ $640,000), excluding land and buildings.
  • Local PT: No fixed minimum, but typically IDR 50 million (≈ $3,200) for small businesses.
Pro Tip: PMA capital must be deposited into an Indonesian bank account within 90 days of incorporation.

4. Difference 3: Taxation Policies and Incentives

  • PMA:
    • Corporate Tax: 22% (20% for public companies listing 40% shares).
    • Tax Incentives: 10-year tax holidays for priority sectors (e.g., renewable energy).
  • Local PT:
    • Corporate Tax: 22% with no sector-specific incentives.
    • PPN (VAT): 11% for all goods/services.
Note: PMAs must file monthly VAT returns, while local SMEs can opt for the 0.5% final income tax under PP 23/2018.

5. Difference 4: Reporting Obligations and Compliance

  • PMA:
    • Quarterly reports to BKPM on investment realization.
    • Annual audits by certified public accountants.
  • Local PT:
    • Simplified annual reports (laporan tahunan) to the Ministry of Law and Human Rights.
    • No mandatory audits for small businesses.
Penalty: Late PMA reports risk BKPM sanctions, including operational suspensions.

6. Difference 5: Sector Restrictions for Foreign Investors

  • Closed Sectors: PMAs cannot operate in 100+ sectors reserved for locals, such as:
    • Small-scale agriculture.
    • Traditional fisheries.
    • Retail businesses under 800m².
  • Conditionally Open Sectors: PMAs require partnerships (e.g., construction, tourism).
Check the BKPM Negative Investment List for details.

7. Difference 6: Ease of Business Expansion

  • PMA: Streamlined processes for opening branches or increasing capital.
  • Local PT: Requires complex approval from multiple ministries for expansion.

8. Difference 7: Legal Liability and Risk Management

  • PMA: Shareholders’ liability limited to invested capital.
  • Local PT: Directors face personal liability for compliance failures.

9. Case Study: How Choosing the Wrong Structure Cost IDR 1 Billion

A European food exporter set up a local PT via nominees to avoid BKPM rules. After a tax audit:
  • IDR 1 billion fine for illegal foreign ownership.
  • Business license revoked.
  • Directors blacklisted from Indonesia.
Solution: They restructured as a PMA with Documenta.id’s guidance and regained compliance.

10. How Documenta.id Simplifies Company Setup and Compliance

Avoid costly mistakes with Documenta.id’s services:
  • PMA Registration: End-to-end BKPM approval and notarization.
  • Tax Compliance: Monthly VAT and annual audit support.
  • Legal Advisory: Navigate sector restrictions and ownership laws.
👉 Choose the Right Structure—Consult Documenta.id Now

11. Final Takeaways for Investors

  • PMAs offer ownership control but require higher capital and compliance.
  • Local PTs are simpler but limit foreign investment opportunities.
  • Partner with Documenta.id to align your business structure with Indonesian laws.
Need Help? 📞 Call +62 851-8322-7997 (DISA) or 📧 halo@documenta.id for a free consultation.

Still confused about Business Legality Regulations?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.
Bisnis

Perencanaan Investasi sebagai Panduan dalam Menyusun Term Sheet yang Efektif untuk Kesuksesan Startup Anda

Menyusun term sheet yang efektif adalah langkah penting dalam perencanaan investasi sebuah startup. Dengan memahami kebutuhan investasi, mengidentifikasi prioritas dan tujuan perusahaan, memilih investor yang tepat, menentukan struktur modal yang optimal, menetapkan valuasi dengan bijak, menyertakan klausa pelindung, dan klarifikasi persyaratan keluar, Anda dapat membantu memastikan kesuksesan investasi bagi startup Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun term sheet yang efektif untuk membawa startup Anda menuju kesuksesan yang gemilang.

Baca »
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di Indonesia. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait dan menjadi salah satu syarat utama bagi perusahaan konstruksi untuk dapat beroperasi secara legal. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang SIUJK, mulai dari pengertian, jenis-jenis, persyaratan, hingga proses pengurusannya.
SIUJK

SIUJK: Izin Usaha Jasa Konstruksi yang Wajib Dimiliki

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di Indonesia. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait dan menjadi salah satu syarat utama bagi perusahaan konstruksi untuk dapat beroperasi secara legal. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang SIUJK, mulai dari pengertian, jenis-jenis, persyaratan, hingga proses pengurusannya.

Baca »
keberatan pajak
Bisnis

Pengajuan Keberatan Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Namun, terkadang WP merasa keberatan atas jumlah pajak yang tertera dalam SKP tersebut. Dalam hal ini, WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan.

Baca »
Perubahan akta perusahaan adalah proses hukum di mana dokumen resmi perusahaan, yang disebut akta pendirian atau akta konstitusi, diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan baru perusahaan. Perubahan ini dapat meliputi berbagai aspek, termasuk perubahan nama perusahaan, alamat kantor, tujuan usaha, modal dasar, susunan direksi dan manajemen, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam akta perusahaan.
Bisnis

Perubahan Akta Perusahaan: Panduan Lengkap dan Pentingnya Konsultasi Hukum

perubahan akta perusahaan adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan seiring dengan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kesimpulannya, perubahan akta perusahaan merupakan proses yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnisnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menyesuaikan struktur dan ketentuan hukumnya dengan perkembangan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan akta perusahaan bukanlah proses yang sepele. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk itu, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan dalam setiap tahapan perubahan akta perusahaan untuk memastikan kelancaran proses dan kepatuhan hukum.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact