Search

Tertarik jual produk di Shopee Mall? Tapi masih bingung cara daftar merek?

Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya. Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.
Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya. Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.

Menarik Nih, Yuk Kita Bahas!

Pengguna Shopee pasti sudah gak asing lagi nih dengan istilah Star Seller dan Shopee Mall. Keduanya merupakan status toko yang dimiliki oleh para seller premium.

 

Tapi, kamu tau gak bedanya apa?

Ini dia Bedanya!

Jika Star Seller merupakan pengakuan yang diberikan oleh Shopee kepada toko penjual yang terpilih dan terpercaya. Maka, Shopee Mall merupakan toko yang didaftarkan untuk bergabung menjadi Shopee Mall.

 

Namun, untuk menjadi bagian dari Shopee Mall, seller wajib memenuhi persyaratan dan dokumen resmi untuk proses validasi toko sampai akhirnya terpilih. Toko seller yang didaftarkan akan mendapatkan diprioritaskan dari berbagai akses, mendapatkan hak program iklan dari Shopee Marketing Solutions, dan manfaat keanggotaan.

Apa sih syarat & dokumen yang dibutuhkan?

Syarat dan dokumen yang dibutuhkan tergantung dari jenis produk yang dijual oleh toko

  1. Usaha yang dijalankan harus sudah berbentuk badan usaha, seperti PT, CV, Distributor, Firma, Koperasi, Persekutuan Perdata, Persekutuan Umum, Persero, Usaha Dagang, dan Individual.
  2. Dokumen penjual berupa identitas usaha berdasarkan tipe badan usahanya. Semua tipe badan usaha membutuhkan NIB, NPWP, Surat Resmi Penunjukan Distributor, dan HKI.
  3. Merek pada produk yang dijual harus sudah terdaftar DJKI dan memiliki sertifikat HKI yang masih berlaku. Bukan merek yang ditolak ataupun ditarik kembali DJKI. Tiap tipe merek, baik Global brand maupun Local brand memiliki kriterianya yang perlu dipenuhi.

Kenapa sih harus mendaftarkan merek?

Sebenarnya kewajiban pendaftaran merek ini berlaku pada para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, karena nantinya pihak Shopee akan bertanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya.

 

Selain itu, pendaftaran merek tersebut berguna untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.

 

Tertarik jual produk di Shopee Mall? Tapi masih bingung cara daftar merek?



Pihak Shopee memiliki tanggung jawab atas label Mall yang ditujukan kepada toko-toko terpercaya. Maka dari itu, bagi para seller yang ingin mendaftarkan ke dalam kategori Shopee Mall, wajib mendaftarkan merek.

 

Hal ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum sehingga dapat terhindar dari konflik pelanggaran merek. Pihak Shopee pun akan memberikan sanksi dan menghentikan keuntungan eksklusif apabila penjual melakukan pelanggaran HKI.



Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim documenta

Artikel Lainnya
Dalam setiap operasi bisnis, ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan adalah kunci keberhasilan. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah kewajiban untuk melaporkan data ketenagakerjaan perusahaan kepada pihak berwenang, yang dikenal sebagai Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu WLKP, mengapa penting untuk dipahami, dan bagaimana peran pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan.
Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan: Pilar Penting Dalam Kepatuhan Bisnis

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Ketaatan terhadap kewajiban ini bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menjaga keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Dengan melaksanakan WLKP dengan baik, perusahaan dapat memastikan perencanaan sumber daya manusia yang efisien, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan kontribusi positif terhadap pengelolaan pasar tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan mengelola WLKP dengan baik, sambil memanfaatkan layanan profesional seperti yang ditawarkan oleh Documenta untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan yang tepat.

Baca »
The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.
Bisnis

Procedure and Benefits of NIB Registration for MSME Owners

The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact