Search

Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha

Penggunaan aset pribadi direksi sebagai jaminan kredit modal usaha merupakan langkah yang cukup berisiko, namun dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Sebelum mengambil keputusan, penting bagi direksi untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait, baik dari sisi hukum maupun keuangan.
kredit aset

 Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha

Pertanyaan:

Halo Documenta. Apakah harta pribadi Direksi dapat dijaminkan dalam kredit modal usaha dan bagaimana status jaminan harta tersebut? Salam. (Husni, Bekasi)

Jawaban:

Hai, Mas Husni. Terima kasih sudah bertanya ke Documenta. Harta pribadi Direksi dapat dijaminkan sebagai hak tanggungan ketika aset dan harta perusahaan tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

Umumnya dalam perjanjian kredit modal usaha perusahaan dengan bank, bank meminta jaminan dalam bentuk hak tanggungan dalam menjamin perusahaan membayar utangnya kepada bank. Apabila aset perusahaan yang akan dijaminkan tidak mencukupi, dilakukanlah pengikatan aset pihak lain, seperti direksi, komisaris, maupun shareholder. Andaikata ternyata perusahaan tidak dapat membayar hutangnya kepada bank, selanjutnya bank mengajukan upaya hukum permohonan pailit yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut, perlu dicermati apakah Direksi yang memberikan jaminan harta atau aset pribadinya kepada bank juga menandatangani dokumen jaminan perorangan (personal guarantee). Apabila Direksi menandatangani jaminan perorangan, maka bank biasanya juga akan mengajukan Direksi tersebut selaku pihak termohon pailit guna memaksimalkan pengembalian pembayaran kewajiban utang kepada bank. Berdasarkan Pasal 21 UUK PKPU,

kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor (dalam hal ini perusahaan) pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya, kekayaan perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan sita umum yang merupakan harta pailit (boedel pailit). Jika perusahaan beserta Direksi yang dimaksud secara bersama-sama dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan perusahaan, direksi, komisaris adalah merupakan harta pailit yang wajib diurus oleh Kurator. Sebaliknya jika perusahaan saja yang dinyatakan pailit, dapat dikatakan bahwa harta direksi dan komisaris yang dijadikan jaminan utang perusahaan secara kebendaan (hak tanggungan) tidak termasuk dalam harta pailit. Eksekusi terhadap aset pribadi Direksi yang ditanggungkan dilakukan langsung oleh Kreditor pemegang jaminan kebendaan hak tanggungan (kreditor separatis, dalam hal ini bank). Namun pada praktiknya, kadang terjadi perdebatan antara Kurator dan Bank apakah aset pihak lain tersebut yang dijadikan jaminan utang perusahaan yang dinyatakan pailit masuk dalam boedel pailit atau tidak. Sering ditemui adalah aset pihak lain yang dijaminkan untuk menjamin utang Debitor pailit sesungguhnya adalah harta Debitor pailit, namun belum dilakukan pencatatan pengalihannya secara hukum. Demikian penjelasan singkat terkait harta pribadi Direksi sebagai jaminan perusahaan.

Anda Masih Bingung Terkait Legalitas?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha mikro dan kecil untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya. IUMK diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Izin ini mengatur berbagai aspek usaha, termasuk lokasi usaha, jenis kegiatan, dan kapasitas produksi.
Bisnis

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK): Panduan Lengkap untuk Pengusaha

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memiliki peran yang vital dalam menegaskan legalitas dan keabsahan operasional bagi bisnis, termasuk bisnis e-commerce. IUMK memberikan kepastian hukum kepada pemilik usaha, membangun kepercayaan konsumen, dan memberikan perlindungan hukum yang penting. Selain itu, IUMK membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga dan membantu bisnis e-commerce untuk berkembang secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan bisnis e-commerce, penting untuk memperoleh IUMK secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan bantuan Documenta, proses perolehan IUMK dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, memastikan bahwa bisnis Anda dapat beroperasi dengan legalitas yang terjamin.

Baca »
Perubahan akta perusahaan adalah proses hukum di mana dokumen resmi perusahaan, yang disebut akta pendirian atau akta konstitusi, diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan baru perusahaan. Perubahan ini dapat meliputi berbagai aspek, termasuk perubahan nama perusahaan, alamat kantor, tujuan usaha, modal dasar, susunan direksi dan manajemen, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam akta perusahaan.
Bisnis

Perubahan Akta Perusahaan: Panduan Lengkap dan Pentingnya Konsultasi Hukum

perubahan akta perusahaan adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan seiring dengan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kesimpulannya, perubahan akta perusahaan merupakan proses yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnisnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menyesuaikan struktur dan ketentuan hukumnya dengan perkembangan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan akta perusahaan bukanlah proses yang sepele. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk itu, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan dalam setiap tahapan perubahan akta perusahaan untuk memastikan kelancaran proses dan kepatuhan hukum.

Baca »
LKPM
LKPM

Beyond the Balance Sheet: The Critical Role of LKPM in Indonesia’s Investment Landscape

Indonesia, a burgeoning Southeast Asian economy, has been attracting significant foreign and domestic investment in recent years. To ensure transparency, accountability, and effective policymaking, the Indonesian government has implemented various regulatory frameworks, including the mandatory submission of the Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) or Investment Activity Report. This article delves into the significance of LKPM in Indonesia’s investment landscape, exploring its purpose, components, and broader implications for economic development.

Baca »
peralihan merek
Bisnis

Peralihan Merek

proses kompleks yang melibatkan sejumlah langkah dan persyaratan yang harus diperhatikan dengan seksama. Peralihan merek tidak hanya mengenai transfer hak kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti penilaian nilai merek, persetujuan pemilik merek, dan pembaruan dokumen hukum terkait.

Dalam melakukan peralihan merek, penting untuk memahami implikasi hukum, pajak, dan bisnis yang mungkin timbul. Kesepakatan peralihan merek biasanya didokumentasikan dalam perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan penting, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, harga peralihan, dan pendaftaran peralihan merek.

Keseriusan dalam memahami dan mematuhi persyaratan hukum setempat, serta konsultasi dengan ahli hukum properti intelektual, sangat penting untuk menjamin kelancaran dan validitas peralihan merek. Pemantauan pasca-peralihan juga diperlukan untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah.

Pada akhirnya, keberhasilan peralihan merek tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak merek, koordinasi dengan pemilik merek, dan pemenuhan semua persyaratan hukum yang berlaku.

Baca »
Pengusaha Kena Pajak merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.
Bisnis

Persyaratan Pengajuan Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang Perlu Diketahui

PKP merupakan kewajiban bagi para pengusaha dalam rangka penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Aturan terkait hal ini, termasuk mengenai pajak, telah diatur dalam perundang-undangan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun tidak semua jenis usaha harus melakukan PKP, terutama bagi pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban ini, namun mereka tetap dapat mengajukan PKP jika dikehendaki. Tetapi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKP. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diketahui terkait pengajuan PKP.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact