Search

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi […]

wajib pajak electronic filing

EFIN (Electronic Filing) Pajak dan 6 cara mudah mendapatkannya

Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAK). Jika sebelumnya wajib pajak setiap tahun melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengisi formulir isian SPT Tahunan, dengan sistem e-Filing, wajib pajak bisa melakukannya melalui sistem online tanpa perlu datang ke KPP lagi. Hanya saja wajib pajak mesti memiliki EFIN agar bisa melakukan e-Filing.

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak. EFIN merupakan nomor identifikasi yang terdiri dari 10 digit dan tidak hanya berfungsi pada saat registrasi pendaftaran akun DJP online. EFIN dapat digunakan untuk semua transaksi elektronik perpajakan. Berikut ini beberapa kegunaan aktivasi EFIN:

  1. EFIN merupakan alat autentikasi agar transaksi elektronik, contohnya e-Filing SPT dapat dienkripsi sehingga kerahasiannya
  2. Aktivasi EFIN membuat Anda dapat mengakses pajak secara online dan melaporkan SPT tanpa perlu membuang waktu untuk antre di KPP
  3. EFIN menjamin kerahasiaan data Anda yang telah dimasukkan ke sistem pajak online

EFIN berfungsi untuk mempermudah pelaporan dan transaksi pajak online yang terbagi menjadi dua berdasarkan penggunaannya yaitu:

  • EFIN Wajib Pajak Badan

EFIN wajib pajak badan merupakan EFIN yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak usaha ataupun perusahaan.

  • EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi

EFIN wajib pajak pribadi merupakan EFIN yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang atau pribadi yang telah mempunyai penghasilan.

Jika dalam pelaksanaan pembuatan EFIN online wajib pajak telah mendapatkan nomor EFIN, nomor EFIN tersebut belum diaktivasi. Anda perlu melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan mengakses djponline.pajak.go.id, lalu mengikuti tahapan dan prosedur registrasi yang tertera dengan benar dan lengkap. Pengajuan aktivasi EFIN ini harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan.

Banyak yang sering lupa mengenai nomor EFIN untuk e-Filingnya. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan nomor EFIN kembali, yaitu:

  1. Melalui Live Chat di pengaduan.pajak.go.id
  2. Melalui telepon Kring Pajak di 1500200
  3. Melalui twitter Kring Pajak di @kring_pajak
  4. Mendatangi KPP terdekat langsung

Wajib Pajak akan ditanyakan beberapa pertanyaan untuk validasi. Setelah itu, wajib pajak akan langsung mendapatkan nomor EFIN kembali.

Cara Mendapatkan EFIN

Persyaratan dan Dokumen

  1. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN
  2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) Identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal Wajib Pajak merupakan WNA; dan
2) Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
  1. Bagi Wajib Pajak badan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan .
2) identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal pengurus merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan WNA,
3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan, dan
4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.
  1. Wajib Pajak badan berstatus cabang, Pimpinan kantor cabang menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) surat pengangkatan pimpinan kantor cabang,
2) surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan;
3) identitas diri berupa:
a)    KTP dalam hal pengurus merupakan WNI, atau
b)    Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan WNA;
4) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan, dan
5) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.
  1.  Bagi Bendahara, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara;
2) identitas diri berupa KTP;
3) kartu NPWP atau SKT atas nama Bendahara
  1. Selain itu, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan berstatus Cabang, dan Bendahara juga wajib menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Nah itu dia penjelasan mengenai EFIN untuk pajak kamudari pengertian sampai cara mendapatkannya. Semoga tulisan ini dapat membuat Anda menjadi lebih paham mengenai EFIN. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan hubungi Customer Service DOCUMENTA untuk segera dihubungi dengan ahli kami.

Artikel Lainnya
RUPS Tahunan
RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan): Katalis Transparansi Korporasi atau Penghambat?

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) adalah forum penting bagi pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengawasi transparansi manajemen. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan: apakah RUPS benar-benar mendukung transparansi atau justru menghadirkan tantangan seperti dominasi pemegang saham mayoritas dan kompleksitas informasi? Artikel ini membahas manfaat, tantangan, dan solusi untuk menjadikan RUPS sebagai katalis transparansi korporasi.

Baca »
Retainer Legal, atau Legal Counsel, adalah perjanjian kontrak di antara klien dengan seorang advokat atau firma hukum untuk menyediakan layanan hukum secara berkala atau kontinyu. Ini memungkinkan klien untuk mengakses layanan hukum dan konsultasi secara rutin selama periode waktu tertentu, dengan membayar biaya tetap kepada advokat atau firma hukum yang dipilih.
Retainer Legal

Retainer Legal: Investasi Cerdas untuk Melindungi Bisnis Anda

Di era bisnis modern yang penuh dengan tantangan hukum, memiliki dukungan hukum berkelanjutan adalah investasi yang cerdas. “Retainer Legal: Investasi Cerdas untuk Melindungi Bisnis Anda” mengupas tuntas bagaimana retainer legal dapat memberikan perlindungan hukum yang kontinu, manfaatnya untuk bisnis Anda, serta tips memilih retainer yang tepat. Temukan bagaimana langkah ini tidak hanya melindungi bisnis Anda dari risiko hukum, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran dengan akses prioritas ke layanan hukum profesional. Jangan lewatkan panduan lengkap ini untuk memahami dan memanfaatkan retainer legal sebagai strategi perlindungan bisnis Anda.

Baca »
PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu izin produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan. pengajuan
Bisnis

Cara Mengajukan Izin PIRT, Berikut Syarat dan Prosedur Lengkapnya

Pengajuan Izin PIRT, izin PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan sebuah izin produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan.

Izin ini diberikan setelah produk-produk tersebut melewati serangkaian uji kualitas dan keamanan. Berikut adalah uraian lengkap mengenai prosedur pengajuan izin PIRT.

Baca »
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA yang ingin bekerja di Indonesia adalah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). KITAS merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan izin tinggal kepada TKA yang bekerja di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang KITAS bagi TKA yang bekerja di Indonesia.
Bisnis

Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang (KITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Di tengah arus globalisasi yang semakin memperluas jangkauan bisnis dan kesempatan kerja lintas negara, Indonesia menjadi destinasi menarik bagi tenaga kerja asing yang mencari peluang baru. Namun, dalam menjalani profesi di Indonesia, tenaga kerja asing perlu memenuhi persyaratan hukum yang ketat, termasuk memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi segala hal yang perlu Anda ketahui tentang KITAS, mulai dari pengertian dan prosedur pengurusannya hingga pentingnya legalitas yang sah bagi kedua belah pihak, baik bagi tenaga kerja asing maupun perusahaan yang mempekerjakannya. Mari kita melangkah bersama ke masa depan yang lebih aman dan terjamin dengan legalitas yang tepat dan terpercaya

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact