Search

Stages of Industrial Relations Dispute Settlement

Industrial Relations Dispute Settlement refers to the process of resolving conflicts between employers and employees. This process typically involves several stages, each building on the previous one to find a mutually acceptable solution.
Stages

Stages of Industrial Relations Dispute Settlement

Question:
Hi Documenta, I would like to ask in the event of a dispute between an employer and a worker, what mechanism can I do? Can I immediately take my case to court? thank you
Answer: Well, problems between workers and employers tend to occur for various reasons. However, it should be noted that in order to resolve disputes, especially in terms of manpower, it must pass several stages. Broadly speaking, the regulations regarding the settlement of labor disputes are regulated in Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (“ PPHI Law “). The PPHI Law explains that:
“Industrial Relations Disputes are differences of opinion that result in conflicts between entrepreneurs or a combination of entrepreneurs and workers / laborers or trade / labor unions because of disputes over rights, disputes over interests, disputes over termination of employment relations and disputes between trade unions / labor unions in one company. “
Where the types of disputes included are:
  1. Disputes over rights;
  2. Disputes of interest;
  3. Employment termination disputes; and
  4. Disputes between trade unions / labor unions are only within one company.
It should be noted that based on the PPHI Law, there are 4 ways to resolve disputes between workers and employers, namely bipartite negotiations, tripartite, arbitration, and the Industrial Relations Court (“ PHI “). However, it should be noted that in practice arbitration mechanisms are less desirable to be used in resolving these disputes, so we will only explain these frequently used settlement mechanisms. Furthermore, the PPHI Law clearly stipulates that the dispute resolution mechanism must be carried out in stages. The first step that must be done is through bipartite negotiations. The PPHI Law defines bipartite negotiations as:
“Bipartite negotiations are negotiations between workers / laborers or trade / labor unions and employers to resolve industrial relations disputes.”
The process of implementing this bipartite negotiation is given a maximum period of 30 days from the start date of the negotiations. If during the negotiation, one of the parties refuses to negotiate or a negotiation has been carried out but does not reach an agreement, the bipartite negotiation process is considered null and void in accordance with Article 3 of the PPHI Law. The failure of the bipartite negotiation process gave rise to the right for one or both parties to conduct a tripartite. In essence, tripartite is a negotiation process for both parties involving a third party. In the PPHI Law, the tripartite process includes mediation and conciliation. The third party in this mediation and conciliation is generally provided by the Manpower Office (Disnaker). If this tripartite stage also does not produce a fair, the next step is to bring the case to the IRC. Basically, the stages of the PPHI Law depart from the law between individuals. Therefore, the solution that you want to prioritize is a settlement through peace by both parties. That is what makes it necessary for the parties to try to resolve through bipartite and tripartite first. That’s all for our explanation, if you still have questions, please contact DOCUMENTA so that you can be connected to our experts !!!

Still confused about Legality?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha mikro dan kecil untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya. IUMK diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Izin ini mengatur berbagai aspek usaha, termasuk lokasi usaha, jenis kegiatan, dan kapasitas produksi.
Bisnis

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK): Panduan Lengkap untuk Pengusaha

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memiliki peran yang vital dalam menegaskan legalitas dan keabsahan operasional bagi bisnis, termasuk bisnis e-commerce. IUMK memberikan kepastian hukum kepada pemilik usaha, membangun kepercayaan konsumen, dan memberikan perlindungan hukum yang penting. Selain itu, IUMK membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga dan membantu bisnis e-commerce untuk berkembang secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan bisnis e-commerce, penting untuk memperoleh IUMK secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan bantuan Documenta, proses perolehan IUMK dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, memastikan bahwa bisnis Anda dapat beroperasi dengan legalitas yang terjamin.

Baca »
term sheet dan perjanjian investasi final adalah kunci untuk mencapai kesepakatan investasi yang sukses. Investor dan pengusaha harus memahami peran masing-masing dokumen tersebut dalam proses investasi dan memastikan bahwa kedua dokumen tersebut disusun dengan hati-hati sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
Bisnis

Mengenali Perbedaan Term Sheet dengan Perjanjian Investasi Final

Term sheet dan perjanjian investasi final adalah kunci untuk mencapai kesepakatan investasi yang sukses. Investor dan pengusaha harus memahami peran masing-masing dokumen tersebut dalam proses investasi dan memastikan bahwa kedua dokumen tersebut disusun dengan hati-hati sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Baca »
spt orang pribadi
Pajak

SPT Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan(spt) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca »
pajak pasal penghasilan
Pajak

Mengenal Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai penghasilan dari Indonesia, berupa gaji, upah, bonus, tunjangan, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, termasuk pensiun.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact