fbpx
Search

Mengenal Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai penghasilan dari Indonesia, berupa gaji, upah, bonus, tunjangan, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, termasuk pensiun.
pajak pasal penghasilan

Mengenal Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

  • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  • Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  • Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  • Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  • Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dikecualikan sebagai pemotong pajak

  • Kantor perwakilan negara asing
  • Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • Pemberi kerja OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan OP untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
  • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
  • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  • Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pengawas Tetap pada perusahaan yang lama
  • Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
  • Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

  • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
  • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
  • Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nah itu lah penjelasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pengertian sampai penghasilan yang tidak dipotong PPh 21. Semoga tulisan ini dapat membuat Anda menjadi lebih paham mengenai PPh 21. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan hubungi Customer Service DOCUMENTA untuk segera dihubungi dengan ahli kami.

Anda Masih Bingung Terkait Pajak Penghasilan?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia entails navigating through a set of regulations, primarily governed by BKPM Regulation No. 4/2021. This regulation defines Foreign Investors as individuals, companies, or governmental bodies from outside Indonesia seeking to invest within its territory. Foreign Investment, or FDI, encompasses initiating or expanding business operations in Indonesia, often through the establishment of a Limited Liability Company (PT) registered under Indonesian law.
Bisnis

Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia: Regulatory Framework and Investment Procedures

Establishing a Foreign Owned Corporation (PMA) in Indonesia entails navigating through a set of regulations, primarily governed by BKPM Regulation No. 4/2021. This regulation defines Foreign Investors as individuals, companies, or governmental bodies from outside Indonesia seeking to invest within its territory. Foreign Investment, or FDI, encompasses initiating or expanding business operations in Indonesia, often through the establishment of a Limited Liability Company (PT) registered under Indonesian law.

Baca »
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui berbagai program pelatihan dan kursus yang diselenggarakan, LKP membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara lebih mendalam peran penting LKP dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Bisnis

Peran Penting LKP dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui berbagai program pelatihan dan kursus yang diselenggarakan, LKP membantu individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka, serta memfasilitasi pengembangan karir dan meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan.

Baca »
Panduan Pendirian PT PMA di Indonesia
PMA

Panduan Pendirian PT PMA di Indonesia

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah bentuk entitas bisnis yang memungkinkan investor asing untuk berinvestasi dan memiliki perusahaan di Indonesia. Pendirian PT PMA melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dipahami oleh para investor. Berikut adalah langkah-langkah mendirikan PT PMA di Indonesia:

Baca »
Pendiran pt di singapura
Bisnis

Memahami Pendirian PT di Singapura: Langkah-Langkah dan Manfaat

Singapura menawarkan lingkungan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha yang ingin menjelajahi pasar global. Dengan proses pendirian perusahaan yang relatif cepat dan mudah, serta sistem perpajakan yang ringan dan transparan, Singapura menjadi destinasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnis mereka. Keuntungan lainnya termasuk akses yang mudah ke pasar global, lingkungan bisnis yang stabil, teratur, dan inovatif, serta perlindungan hukum yang kuat bagi para pengusaha.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact